Beograd : Hari-hari Tanpa Kepastian

Kemarin Amerika telah mengungsikan non-essential stafnya dari Kedubes-nya di Beograd meski Duta Besar dan staf inti masih tetap bertahan di Beograd. Apakah ini sebagai tanda protes dari Amerika atau memang skenario dari pentahapan evakuasi menjelang konflik bersenjata ?

Dilain pihak Duta Besar Rusia di NATO Dmitry Rogozin sudah memberikan warning dengan pernyataannya nya :

"If the EU adopts a unified position and NATO oversteps its mandate in Kosovo, that will challenge the UN, so we will then start with the premise that force, brute force, known as armed force, needs to be used, in order for us to be respected," Rogozin told a news conference in Brussels today


Di Beograd sendiri tidak seperti biasanya film-film perang jaman Partizan dulu sudah 2 hari diputar di RTS. Meskipun terlihat adem ayem pasca demo besar hari Kamis kemarin, ekskalasi politik kelihatannya semakin tinggi - Beograd memasuki hari-hari tanpa kepastian bak api dalam sekam yang sewaktu-waktu bisa membakar dan meledak.

Kedubes AS di Beograd di bakar demonstran

Ada satu pertanyaan yang menggelitik ketika tahu Kedubes AS terbakar. Sepanjang pengetahuan saya, ada marinir AS yg menjaga setiap Kedubes AS di luar negeri dan SOP mereka begitu sudah masuk wilayah kedubes mereka boleh bertindak apa saja untuk mengamankan wilayah mereka termasuk menembak. Kejadian semalam kok enggak kelihatan batang hidungnya para marinir AS yg bertugas menjaga Kedubes AS padahal demonstran sudah mulai masuk wilayah kedubes yang notabene adalah wilayah kedaulatan AS. Kemudian juga tidak bertindak ketika bendera AS diturunkan diganti sama bendera Russia.

Satu orang ditemukan tewas hangus terbakar dan pagi ini diketahui bahwa orang tersebut dari demonstran bukan dari staf Kedubes AS. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dia tewas, bak buah simalakama apabila tewas karena ada peluru yang bersarang maka kondisi yang lebih buruk bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa bisa diprediksi.

Kemudian, demonstrasi kemarin sore itu diikuti oleh ratusan ribu massa yang bisa berlangsung tertib dan damai tapi dikacaukan oleh ratusan massa yang brutal di sepanjang Jalan Kneza Milosa yang tidak pandang bulu merusak apa saja yang mereka temui termasuk toko-toko - saya jadi ingat kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Polanya sama persis, disatu sisi ada demo ribuan massa yang tertib tapi disisi lain sebagian kecil massa memprovokasi untuk bertindak anarkis. Untungnya ratusan ribu massa yang ikut demo tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis - demo berjalan damai kecuali di Jalan Kneza Milosa.

Bagi Serbia sendiri insiden di Jalan Kneza Milosa telah merugikan langkah-langkah diplomasi yang sedang dilakukan. Image bahwa bangsa Serbia adalah bangsa yang barbar kembali terbentuk, CNN dalam coveragenya hanya menonjolkan sisi brutalismenya saja - sedikit sekali menayangkan demo ratusan ribu orang yang berjalan dengan damai di depan gereja St Sava, demo yang diisi dengan misa dan lagu-lagu rohani yang menyejukan. Pidato-pidato para tokoh Serbia baik dari kalangan politisi maupun olahraga tidak membakar massa untuk bertindak anarkis - tetap dengan patokan bahwa Serbia akan berjuang melalui jalur diplomasi.

Beograd Terluka

Saat tulisan ini dibuat, sedang berlangsung demo besar-besaran di Beograd diikuti kurang lebih 600.000 orang yang datang dari berbagai kota di luar Beograd termasuk dari Republika Srpska dan Montenegro. Ada sedikit perbedaan demo di Jalan Kneza Milosa dimana Kedutaan Amerika berada berlangsung rusuh dan sebagian gedung Kedubes Amerika telah terbakar tapi disisi lain demo dan doa bersama yang sedang berlangsung di Gereja St Sava berlangsung "adem" dengan lagu lagu rohani yang terus bergema.

Kekhawatiran kita yang saat ini ada di Beograd adalah ketika acara di Gereja St Sava telah selesai dan massa bergabung dengan para demonstran yang ada di Jalan Kneza Milosa maka keadaan kemungkinan besar tidak bisa lagi dikendalikan oleh polisi anti huru hara. Dari CNN kita bisa lihat pernyataan dari Amerika bahwa ketika polisi anti huru hara tidak bisa menghalau demonstran maka Amerika akan bertindak untuk mengamankan kepentingan mereka di Beograd. Ketika hal ini terjadi maka konflik sudah tidak bisa dihindarkan apalagi kalau korban sudah berjatuhan. Sekali lagi mudah-mudahan pengamatan saya salah sehingga tidak terjadi konflik bersenjata di kawasan Balkan.

Update :
Untung saja prediksi saya tidak menjadi kenyataan, demonstran yang ratusan ribu orang tetap berlangsung damai. Hanya saja sekelompok demonstran yang berada di Kneza Milosa membakar gedung Kedutaan Amerika, satu orang ditemukan hangus terbakar. Sampai saat ini belum diketahui identitasnya apakah dari staf Kedubes AS atau demonstran - saat ini sedang dilakukan tes DNA mudah-mudahan besok pagi sudah dapat diketahui identitasnya. Yang jelas Tito akan menangis sedih ketika Beograd yang mulai menggeliat membangun sejak pemboman NATO rusuh dan toko-toko dijarah. Untungnya pasukan Gendarmarie Serbia bisa mengendalikan situasi, saat ini sedang dilakukan pembersihan jalanan oleh petugas kota praja Beograd.

Beograd Menyambut Demo Besar-besaran

Hari ini jalanan di Beograd sedikit lengang, aktivitas yang biasanya cukup ramai tidak seperti biasanya. Jalanan di depan kantor yang biasanya hilir mudik kendaraan terasa sepi. Hari ini di Beograd akan diadakan demo besar-besaran yang diprakarsai oleh PM Kostunica dan tokoh-tokoh politik lainnya. Presiden Tadic tidak bisa menghadiri demonstrasi ini karena sedang mengadakan lawatan ke Romania.

Saat tulisan ini dibuat, ratusan bus dari luar kota telah mulai masuk ke arah Beograd. Kementerian Infrastruktur telah memerintahkan perusahan kereta api untuk membebaskan tiket bagi rakyat yang ingin bergabung dalam demo di Beograd hari ini. Tempat parkir juga digratiskan selama 24 jam mulai hari ini, bus-bus juga disediakan gratis baik oleh Pemerintah setempat maupun swadaya masyarakat. Demonstrasi diperkirakan akan melibatkan massa lebih dari 1 juta orang. Organisasi-organisasi mahasiswa dari kota-kota pelajar juga ikut serta dalam demo kali ini termasuk dari Banjaluka Repubilka Srpska maupun dari Podgorica, Republik Montenegro. Keesokan harinya mahasiswa akan melakukan long march menuju Kososvka Mitrovica di Kosovo Utara untuk mengadakan demonstrasi.

Ada informasi bahwa saat ini sekitar 200 tentara cadangan tanpa senjata telah memasuki wilayah Kosovo Utara dan dihadang oleh KPS, bentrokan terjadi KPS mundur dan meminta bantuan KFOR untuk menghalau dan menertibkan para demonstran ini. Rakyat Serbia masih menghormati UNMIK dan KFOR karena keberadaan mereka masih dalam konteks Resolusi 1244, namun belum tentu kalau itu Tim EULEX bentukan Uni Eropa yang ditolak oleh Serbia bentrokan pasti tidak terhindarkan. Ekskalasi konflik semakin tinggi, ketika pidato-pidato politik pada hari ini makin membakar hati rakyat Serbia maka konflik bersenjata tinggal menunggu hitungan hari, meski tentara reguler kelihatannya masih menahan diri untuk tidak terlibat konflik bersenjata. Mudah-mudahan prediksi saya tidak benar.

Skenario Konflik Kosovo Pasca Deklarasi Kemerdekaan Sepihak

Melihat perkembangan dilapangan dan membaca statement-statement dari beberapa politisi di media terlihat sekali bahwa Beograd belajar dari pengalaman tahun 1998/1999 untuk tidak menggunakan jalan kekerasan tapi lebih memilih jalur diplomasi dan ekonomi. Namun demikian beberapa fakta di lapangan juga berkata lain, skenario yang mungkin terjadi menurut pikiran saya yang cupet ini sebagai berikut :

• Demonstrasi akan terus berlangsung utamanya di kota-kota besar di Serbia dan Kosovo bagian utara. Yang menjadi kekhawatiran adalah demonstrasi ini digerakan oleh barisan muda dari golongan mahasiswa dan pelajar yang masih belum stabil secara emosional, Presiden Tadic sudah berulang kali menyerukan untuk melaksanakan demo secara damai dan demo harus merujuk pada arahan-arahan yang sudah disampaikan oleh Pemerintah dan mengatakan yang bisa mengorganisir hanyalah Pemerintah agar tujuan bisa tercapai. Dengan kata lain ketika jalur diplomasi dan ekonomi gagal maka jalur militer yang akan ditempuh.
• Demonstrasi di wilayah Kosovo sudah mulai mengarah anarkis ditandai dengan pembakaran beberapa post check point UNMIK, mobil dan bangunan yang digunakan UNMIK dan Misi Uni Eropa, demonstrasi ini akan berkembang terus sampai pada suatu titik menuntut pemisahan Kosovo Utara yang mayoritas dihuni oleh etnis Serbia berdiri sendiri terpisah dari Kosovo. Usaha ini akan direspon dan ditentang oleh etnik Albania yang didukung UNMIK, AS dan Uni Eropa - ketika respon yang dilakukan dengan menggunakan jalan kekerasan maka perang baru akan semakin terbuka lebar. Pemerintah Serbia akan merespon mengirim pasukannya yang saat ini sudah siaga di Serbia Selatan ke Kosovo Utara sesuai janjinya bahwa akan melindungi etnis minoritas Serbia dari serangan mayoritas etnis Albania. Terjadi perang terbuka antara Serbia dan Etnis Albania yang di back up oleh AS dan NATO.
• Perang semakin meluas dan ketika Serbia mulai dibombardir, sesuai komentar-komentar terakhir dari Presiden Putin "Other countries look after their interests. We consider it appropirate to look after our interesets. We have done some homework and we know what we will do" , Rusia tidak akan tinggal diam. Ini bedanya dengan perang tahun 1999 - dulu Rusia cenderung diam dan lebih memihak ke Uni Eropa sekarang posisinya berbeda dan akan terlibat secara langsung di belakang Serbia. Ekskalasi semakin tinggi kawasan Balkan semakin bergolak, Republik Srpska di Bosnia Herzegovina juga menuntut kemerdekaan - eksesnya kemudian akan merembet di seantero Eropa termasuk Basque yang saat ini sudah mulai menunjukkan keinginannya lepas dari Spanyol. Sekali lagi Balkan akan tercabik-cabik dan berdarah-darah.
  

Ngeri juga kalo skenario khayalan saya itu benar-benar terjadi, coba Kennedy atau Obama yang jadi Presiden AS tentunya akan lain perkembangannya ... adem sekali ketika mendengar pidatonya Obama di Houston, Texas semalam. Mengutip pernyataannya Kennedy, Obama berujar :

"... don't negotiate with fear but don't fear to negotiate ..."

tentunya kalau Presiden Bush mendorong pihak etnis Albania untuk melanjutkan perundingan langsung dengan Beograd dan bukan mendukung kemerdekaan sepihak maka kedamaian akan tercipta di kawasan Balkan tidak seperti sekarang ini Balkan kacau dan eksesnya bisa ke seluruh dunia termasuk ke negara kita tercinta.

Beograd selepas Deklarasi Sepihak Kemerdekaan Kosovo

Mungkin saat-saat ini situasi di Beograd paling tidak menggenakan, hawa amarah terlihat dimana-mana. Demonstrasi sudah mulai cenderung mengarah ke anarkis, beberapa Embassy yg mendukung kemerdekaan Kosovo hampir tiap hari jadi tempat mampirnya para demonstran dan sudah mulai memakan korban, salah satunya mobil Dubes Brasilia, Kedutaan Slovenia porak poranda ditimpukin batu meski demikian Gendarmarie polisi khusus Serbia masih mampu mengatasi keadaan. Yang jadi kekhawatiran kita-kita yg berada di Beograd adalah rencana demonstrasi yang akan dilakukan hari Kamis besok yg melibatkan semua tokoh politik dan partai ... mudah-mudahan masih bisa terkendali mengingat prediksi massa yang akan terlibat bisa mencapai ratusan ribu orang, dalam situasi ini percikan api sedikit saja bisa merusak rencana demonstrasi damai yg digagas beberapa politisi di Beograd.

Diluar situasi di Beograd, ketika membaca perkembangan di tanah air, saya sedikit sedih ketika membaca detik.com banyak politisi kita yang bicara asal-asalan hanya berlandaskan sentimen agama semata tanpa melihat aspek-aspek lain yang bisa menimbulkan preseden bagi keutuhan NKRI. Memang konflik Kosovo ini bukan masalah bagi kita tapi preseden yang ditimbulkan sebagaimana kekhawatirkan beberapa pihak mulai terbuka. Kotak pandora mulai terbuka, Republik Srpska di Bosnia mulai melancarkan tuntutan yang sama belum lagi di wilayah Georgia, Abkhazia dll dan tidak bisa dipungkiri hal ini juga bisa menginspirasi golongan-golongan tertentu yang ingin lepas dari pangkuan NKRI pasti memantau secara seksama perkembangan di Kosovo.
Satu petikan dari Jakarta Post 23 May 2007

In Indonesia, the matter could have a powerful impact on the two separatist-minded provinces of Aceh and Papua, said Damien Kingsbury, a key adviser to the separatist Free Aceh Movement.

Indonesia, which has already lost Timor Leste, "is always sensitive about issues affecting territorial integrity, so it will be very worried," Kingsbury was quoted as saying by AP recently.

However, Hikmahanto Juwana, an international law expert at the University of Indonesia, disagreed with Kingsbury, insisting that Kosovo's independence would not have a destabilizing effect on Indonesia's territorial integrity.

"Indonesia's territorial integrity has already been finalized and the international community has recognized this. I think the Kosovo case cannot be applied to Papua or Aceh because they are different. Also, people have already been mature enough to see the cases," he told the Post

dan juga komentar Prof Hikmanto Juwana di detik hari ini, dari petikan Jakarta Post di atas hanya berargumentasi bahwa masyarakat international telah mengakui integritas wilayah Indonesia maka tidak akan ada preseden buat Indonesia. Pak Professor ternyata lupa, bahwa integritas wilayah Serbia sebagai pewaris Yugoslavia juga diakui secara internasional melalui Resolusi 1244. Apabila bisa terjadi terhadap Serbia maka bisa juga terjadi terhadap Indonesia. Dan satu hal lagi konflik yang terjadi di Kosovo adalah murni separatisme etnik bukan masalah agama. Hati-hati terhadap propaganda bahwa masalah ini adalah masalah agama karena memang propaganda ini masuk dalam skenario utk ditiupkan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam.

Semoga damai segera tercipta di wilayah ini, kekhawatiran akan terjadi perang terbuka juga semakin nyata meskipun sampai saat ini Beograd masih akan tetap menggunakan jalur diplomasi dan ekonomi, dilain pihak Rusia tidak akan tinggal diam dengan praktek-praktek yang dilakukan oleh Amerika karena sejatinya isu Kosovo ini adalah isu kepentingan Amerika di wilayah balkan. Dan bagi Amerika sebuah perang baru akan membuat bekerjanya pabrik-pabrik mesin perang yang akan menggerakan roda ekonominya yang saat ini sedang diambang krisis.

Status Kosovo : Perundingan Tanpa Kesepakatan

Seperti sudah diduga sebelumnya perundingan di Wina yang difasilitasi Martti Ahtisaari berakhir (02/03/2007) tanpa kesepakatan dan kompromi. Posisi masing-masing pihak masih tetap sama seperti sebelumnya. Ahtisaari dan koleganya akan melakukan review menyeluruh terhadap jalannya perundingan dan kemudian akan melakukan penyesuaian terhadap proposalnya. Perundingan selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2007 di Wina, perundingan ini merupakan kesempatan terakhir para pihak untuk mencapai kompromi sebelum Ahtisaari menyampaikan proposal finalnya ke DK PBB.

Bayang-bayang kegagalan perundingan tahap selanjutnya masih tetap ada mengingat posisi dasar para pihak masih tetap sama. Presiden Tadic pada suatu kesempatan di Blace, NIS menyatakan bahwa :

"We reject Kosovo’s independence, not only because it jeopardizes our country’s integrity, but also because we are convinced such legal and political precedents can cause instability throughout the region.

It is with this conviction that we participate in the Vienna talks. We are doing absolutely everything we can to defend Serbia’s integrity, and that remains the most important task ahead of us today. Challenges and difficulties in the future Kosovo status talks call for different ways and means of defending our integrity.

Unfortunately, there is no doubt the final decision on Kosovo’s future status does not lie with Serbia and its institutions. The issue has been internationalized all the way to the UN Security Council level, and that is something every citizen must be aware of."

Menurut B92, status akhir akan dibicarakan di Dewan Keamanan PBB pada bulan April 2007 ketika presidensi DK PBB dipegang oleh Inggris. Melihat penjadwalan ini, terkesan bahwa Inggris ingin status Kosovo bisa diselesaikan pada masa presidensinya sehingga upaya-upaya Kosovo menuju kemerdekaan dapat mulus meskipun hadangan veto dari Russia maupun China masih tetap ada.

Hanya untuk catatan pribadi saja, ketika masalah dalam negeri suatu negara sudah masuk dalam pembahasan secara multilateral (di-internasionalisasi) maka kemungkinan negara tersebut untuk lepas dari campur tangan asing akan sangat sulit. Demikian juga Indonesia ketika menyelesaikan masalah separatisme di Aceh melalui fasilitasi Martti Ahtisaari dan organisasinya yang kemudian diambil alih oleh Uni Eropa cq AMM kemudian sekarang ada Interpeace, sangat sulit untuk melepaskan diri dari campur tangan mereka meskipun bentuk organisasinya berubah. Presiden Tadic menyadari masalah ini, ketika Kosovo sudah menjadi masalah internasional maka kepentingan Serbia akan terabaikan yang ada adalah kepentingan negara-negara besar yang terlibat didalamnya.

Status Kosovo : Perundingan dan Ketegangan Baru di Kosovo

Babak baru perundingan mengenai status akhir Kosovo di mulai hari ini di Wina. Para pihak yang bertikai difasilitasi oleh UN Special Envoy Martti Ahtisaari sekali lagi akan melakukan perundingan untuk membicarakan hal-hal teknis mengenai status akhir Kosovo. Perundingan kali ini masih tetap dibayang-bayangi kegagalan mengingat posisi dasar para pihak masih tetap sama dan belum ada kompromi diantara kedua belah pihak. Ketegangan dan gelombang kekerasan yang saat ini terjadi di Pristina juga membayangi perundingan ini.

Setelah 10 hari yang lalu terjadi demonstrasi yang merenggut nyawa 2 orang etnis Albania pro penentuan nasib sendiri pimpinan Albin Kurti, Kosovo Liberation Army (KLA) dalam email yang disebarkannya ke media massa menyatakan bertanggung jawab atas peledakan kendaraan UN di Pristina 2 hari yang lalu. Kejadian-kejadian tersebut menandai gelombang kekerasan baru yang mungkin akan terjadi di Kosovo di masa mendatang.

Kosovo Albanian Movement Self-Determination (Vetevendosja) pimpinan Albin Kurti menyatakan akan melakukan demonstrasi kembali pada awal Maret mendatang. Kelompok ini menolak dilakukannya negosiasi dan menginginkan pernyataan kemerdekaan segera dilaksanakan untuk Kosovo.

Dengan kondisi para pihak yang masih tetap bersikukuh dengan posisi masing-masing, bisa dipastikan bahwa serangkaian perundingan yang akan dilakukan di Wina akan menemui kegagalan. Status akhir Kosovo pada akhirnya akan berada di tangan Dewan Keamanan PBB. Di DK PBB sendiri pembahasan mengenai status Kosovo diperkirakan akan berjalan sangat alot mengingat Russia mempunyai pendirian bahwa penentuan status akhir Kosovo harus mendengarkan kepentingan pihak-pihak yang bertikai khususnya Beograd dan proposal Ahtisaari hanya merupakan landasan berpijak untuk perundingan selanjutnya bukan proposal final untuk status akhir Kosovo. Di lain pihak, Amerika dan sekutunya menginginkan penentuan status akhir Kosovo segera dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Martti Ahtisaaari.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Kosovo, permainan negara-negara besarlah yang akan menentukan status akhir Kosovo tanpa melihat bahwa yang dirugikan disini adalah penduduk sipil baik itu etnis Serbia maupun etnis Albania. Penyelesaian akhir nantinya hanya akan menguntungkan negara-negara besar saja karena konflik ini sebenarnya merupakan konflik kepentingan antar negara-negara besar.

photo courtesy to FoNet

Pembicaraan Status Kosovo kemungkinan tertunda

Melihat kondisi politik di Serbia yang masih belum menentu, kemungkinan besar akan terjadi penundaan pembicaraan masalah status Kosovo sampai terbentuknya pemerintahan yang baru di Serbia. Setelah melakukan pertemuan konsultasi dengan para pemimpin partai di parlemen, Presiden Tadic mengumumkan akan melakukan perjalanan ke Wina pada tanggal 13 Februari untuk mengadakan pembicaraan dengan anggota Contact Group. Salah satu poin yang akan disampaikan adalah menginginkan penundaan pembicaraan masalah Kosovo sampai minimal terbentuknya parlemen yang baru.

Di lain pihak, Ahtisaari dengan dukungan US dan Inggris tampaknya akan tetap melaksanakan rencananya sesuai dengan proposalnya.

"If somebody ask for more time, I ask them : 'Will it make any difference to your views?' I don't thin giving more time will make much difference".

Meskipun demikian kemungkinan besar tetap akan terjadi penundaan pembicaraan mengenai status akhir Kosovo setidaknya sampai parlemen Serbia terbentuk. Beograd sangat berkepentingan untuk menunda pembicaraan ini karena pemerintahan yang ada sekarang dalam kondisi "demissioner" setelah pengumuman hasil pemilu parlemen tanggal 25 Januari kemarin. Posisi Rusia kelihatannya mendukung penundaan sementara pembicaraan masalah ini.

Ahtisaari : status Kosovo ditangan Dewan Keamanan PBB

Ahtisaari dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Boris Tadic mengatakan bahwa beliau telah mempresentasikan proposalnya kepada Presiden Tadic dan juga mengungkapkan rencana-rencana selanjutnya berdasarkan proposalnya tersebut. Presiden Tadic dalam tanggapannya menyatakan kembali posisi Serbia. Lebih lanjut Ahtisaari menyatakan bahwa tujuan dari proposal ini adalah memberikan landasan yang kuat bagi penentuan masa depan Kosovo yang stabil dan aman.

Ketika disinggung tentang kemerdekaan Kosovo, Ahtisaari menolak untuk membahas masalah ini sampai proposal final akan diberikan kepada Dewan Keamanan PBB. Ahtisaari menyatakan bahwa :

"It is up to the Security Council to decide on the final status. This is just a draft. In a world in which we live I believe it is the politicians’ responsibility to protect their citizens, and if they don’t, then it is up to the international community. That is also one of the principles, not only the respect of sovereignty. I am not a jurist, but I work with them and I am used to their arguments. We need to look at how similar issues were solved in the past".

Ditegaskan pula bahwa proposal ini merupakan sebuah kompromi dan Ahtisaari siap menerima masukan yang konstruktif demi terciptanya perdamaian, perlindungan minoritas dan warisan budaya yang ada di Kosovo. Proposal ini bukan merupakan proposal akhir penentuan status Kosovo tapi hanya merupakan draft yang masih harus dikonsultasikan kepada kedua belah pihak yang bertikai.

Sampai sejauh ini Pristina masih dalam keadaan tenang menanggapi proposal Ahtisaari, meskipun tidak tertulis pernyataan kemerdekaan. Namun demikian bentuk-bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada Kosovo kemungkinan besar telah sedikit memuaskan pihak Pristina. Pristina menganggap hal ini hanya merupakan jalan antara menuju kemerdekaan sesungguhnya.

Kehadiran Ahtisaari di Beograd juga tidak luput dari demonstrasi. Demonstrasi digelar oleh asosiasi warga Serbia di Kosovo yang kehilangan keluarganya karena diculik. Menurut mereka kurang lebih 2500 etnis Serbia telah diculik dan dibunuh. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari KLA, NATO, KFOR dan UNMIK.

Photograph courtesy to FoNet

Status Kosovo : beberapa point penting proposal Ahtisaari

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) berhasil mendapatkan beberapa point penting isi dari proposal Ahtisaari. Dari beberapa point ini kelihatan sekali bahwa bentuk-bentuk kemerdekaan diberikan kepada Kosovo dan peran Uni Eropa akan sangat dominan dalam penentuan masa depan Kosovo. Pointer lengkapnya dalam bahasa Inggris bisa dilihat berikut ini :

• Kosovo shall adopt a constitution that shall prescribe the legal and institutional mechanisms for the protection, promotion, and enforcement of human rights of all persons in Kosovo.
• Kosovo shall have the right to negotiate and conclude international agreements, including the right to seek membership of international organisations.
• Kosovo shall have its own, distinct, national symbols, including a flag, seal and anthem, reflecting its multi-ethnic character.
• Kosovo shall have no territorial claims against, and shall seek no union with, any state or part of any state.
• The international community shall supervise, monitor and have all necessary powers to ensure effective and efficient implementation of this settlement.
• Kosovo shall establish a comprehensive and gender-sensitive approach for dealing with its past, which shall include a broad range of transitional justice initiatives.
• Inhabitants belonging to the same national or ethnic, linguistic, or religious group traditionally present on the territory of Kosovo shall have specific rights.
• Kosovo and Serbia shall, in accordance with domestic and international norms and standards, take all measures necessary to determine and provide information regarding identities, whereabouts, and fate of missing persons.
• Municipalities in Kosovo shall have the right to inter-municipal and cross-border cooperation on matters of mutual interest in the exercise of their responsibilities.
• New municipal boundaries shall be delineated in accordance with the Attachment to Annex III of this settlement (BIRN has not obtained the annexes).
• The Serbian Orthodox Church in Kosovo, SOC, including its clergy and their affiliates, activities and property shall be afforded additional security and other protections for the full enjoyment of its rights, privileges and immunities, as set forth in Annex V of this settlement.
• Immovable and movable property of the Federal Republic of Yugoslavia or the Republic of Serbia located within the territory of Kosovo at the time of this settlement shall pass to Kosovo.
• Claims regarding private immovable property, including agricultural and commercial property, shall continue to be addressed, where appropriate, by the Kosovo Property Agency, KPA, who shall address property restitution issues, including those related to the SOC, as a matter of priority.
• Kosovo and the Republic of Serbia shall strive to settle directly any claims between them, which are not otherwise addressed by this settlement, by mutual agreement, taking into account relevant international norms and standards.
• Except as otherwise provided in this settlement, Kosovo shall have authority over law enforcement, security, justice, public safety, intelligence, civil emergency response and border control on its territory.
• A new professional and multi-ethnic Kosovo Security Force, KSF, shall be established, and shall develop a lightly armed component capable of specified security functions, in accordance with Annex VIII of this settlement.
• The KPC, having accomplished its goals, including the facilitation of Kosovo's post-conflict recovery, shall be disbanded within one year after the entry into force of this settlement.
• Immediately upon the entry into force of this settlement, the president of Kosovo, in consultation with the presidency of the assembly, shall convene a constitutional commission to draft a constitution, in consultation with the International Civilian Representative, ICR, in accordance with this settlement.
• No later than 9 months from the entry into force of this settlement, Kosovo shall organise general and municipal elections in accordance with the terms of this settlement and the new municipal boundaries, as defined by Annex III of this settlement. The elections shall be certified by a competent international authority as having met international standards.
• An International Steering Group, ISG, comprising key international stakeholders shall appoint an International Civilian Representative, ICR, and will seek UN Security Council endorsement of the appointment. The ICR and the EU Special Representative, EUSR, appointed by the Council of the European Union, shall be the same person.
• As set forth in Annex IX of this settlement, the ICR shall be entrusted to exercise certain powers to ensure and supervise full implementation of this settlement including the power to take measures, as necessary, to prevent and remedy breaches of this settlement.
• The mandate of the ICR shall continue until the ISG determines that Kosovo has implemented the terms of this settlement. The ISG shall provide direction on the ultimate phase-out of the ICR.
• The European Union shall establish a European Security and Defense Policy, ESDP, mission in the field of rule of law.
• The ESDP mission shall assist Kosovo authorities in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent judiciary, police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and in accordance with internationally recognised standards and European best practices.
• NATO shall establish an International Military Presence, IMP, to support implementation of this settlement, as set forth in Annex XI of this settlement

Bagaimana reaksi publik Beograd akan bisa kita lihat beberapa jam kedepan setelah Ahtisaari mempresentasikan proposalnya pada jam 11.00 siang ini. Menurut pengamatan sementara, publik Beograd khususnya golongan radikal akan menentang keras bentuk-bentuk kemerdekaan Kosovo.

UNMIK : 16.000 pengungsi telah kembali ke Kosovo

Dalam laporan statistiknya UNMIK menyatakan bahwa sekitar 16.000 pengungsi telah kembali ke Kosovo. Proses tersebut berlangsung berkat usaha-usaha yang difasilitasi oleh UNMIK, UNHCR, badan-badan internasional maupun lsm setempat. Sebanyak 44% diantaranya adalah dari etnis Serbia. UNMIK memperkirakan masih terdapat sekitar 220.000 pengungsi yang masih bertahan di Serbia dan Montenegro dan kebanyakan masih menunggu situasi terakhir Kosovo apakah memungkinkan mereka untuk kembali ke Kosovo.

Status Kosovo : Russia minta pembahasan status Kosovo ditunda 3 bulan

Russia meminta pembahasan status Kosovo ditunda selama 3 bulan sampai terbentuknya pemerintahan baru di Serbia. Sikap Russia ini bertentangan dengan anggota Contact Group lainnya yang menginginkan pembahasan proposal Ahtisaari dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sampai hari ini pun, pejabat Serbia belum ada yang memastikan diri akan menemui Ahtisaari pada tanggal 2 Februari yang akan datang.

Perancis dalam tanggapannya terhadap proposal Ahtisaari mengatakan bahwa proposal tersebut berimbang antara kepentingan Beograd dan Pristina. Russia mempunyai pandangan lain bahwa proposal tersebut harus bisa diterima oleh kedua belah pihak dan penyelesaian status Kosovo harus juga didasarkan pada penyelesaian kasus-kasus separatisme dibelahan dunia lainnya. Russia berkepentingan dengan masalah ini karena saat ini sedang menghadapi kasus separatisme di Republik Georgia.

Negara-negara barat berpandangan bahwa penyelesaian masalah Kosovo tidak akan memberikan trigger bagi golongan separatis di belahan dunia lainnya. Sikap ini tentunya merupakan standar ganda yang diterapkan oleh pihak barat. Apabila penyelesaian Kosovo berakhir dengan kemerdekaan didasarkan karena mayoritas etnis maka Republik Srpska di Bosnia juga akan mengajukan pemisahan dengan Bosnia Herzegovina. Belum lagi daerah-daerah lain seperti Georgia, etnis Kurdi di Turki, ETA di Spanyol.

Dalam konteks ini, Indonesia yang beragam-ragam suku dan bangsa bisa mengalami hal yang sama apabila kita tidak waspada terhadap unsur-unsur asing yang ingin memecah belah Indonesia menggunakan sentimen suku, agama dan ras. Dengan berkedok hak asasi dan demokrasi - separatisme bisa berkembang luas. Pecahnya Yugoslavia bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.

Status Kosovo : PM Kostunica menolak bertemu Ahtisaari

PM Serbia Vojislav Kostunica menolak untuk bertemu dengan Ahtisaari pada tanggal 2 Februari 2007 untuk membicarakan proposal status Kosovo. PM Kostunica beralasan dengan diumumkannya secara resmi hasil pemilu pada tanggal 25 Januari 2007 maka pemerintahan Serbia berada pada kondisi demissioner dan tidak bisa membuat keputusan penting. Beberapa kalangan menduga sikap PM Kostunica juga didasarkan pada pernyataan Russia yang menginginkan pembicaraan status Kosovo menunggu pemerintahan baru Serbia terbentuk.

Para politikus Serbia kelihatannya tidak ingin apabila Kosovo merdeka terjadi ketika mereka berkuasa. Maka pembeberan proposal Ahtisaari saat ini diyakini akan semakin mempersulit pembentukan pemerintahan baru Serbia. Posisi Russia yang menginginkan penundaan pembahasan proposal Ahtisaari sampai pemerintahan baru Serbia terbentuk, mendapat tentangan dari US, Inggris, Jerman, Italia dan Perancis. Kelompok negara barat ini menghendaki pembicaraan status Kosovo tetap berjalan sesuai rencana/proposal yang digagas oleh Ahtisaari.

Pembahasan status Kosovo kiranya akan semakin sulit ketika pemerintahan baru Serbia belum terbentuk. Kondisi ini kemungkinan besar akan mendorong negara-negara barat untuk memaksakan penyelesaian status Kosovo dengan cara unilateral.

Status Kosovo : NATO mendukung proposal Ahtisaari

“NATO-KFOR will play its part through and beyond the status process,”
said NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.

NATO secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu mendukung penuh proposal Ahtisaari untuk penentuan status Kosovo dalam kerangka PBB. NATO beranggapan bahwa penundaan penyelesaian status Kosovo akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Balkan (dikutip dari pernyataan James Appathurai - Juru Bicara NATO). Dengan posisi tersebut, anggapan bahwa US dan EU mendukung opsi kemerdekaan bagi Kosovo sedikit banyak terbukti. Namun demikian, ada beberapa negara anggota EU yang menolak meningat opsi ini bisa menjadi trigger tuntutan kemerdekaan dari kaum separatis di berbagai belahan dunia lainnya.

Beberapa pihak memang mengharapkan proposal Ahtisaari memuat opsi kemerdekaan bagi Kosovo. Beograd secara tegas sudah menyatakan bahwa Kosovo harus tetap menjadi wilayah administratif Serbia, sedang etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo menginginkan Kosovo lepas dari Serbia. Di pihak lain, etnis Serbia yang merupakan minoritas menolak opsi kemerdekaan. Posisi Serbia yang semakin terhimpit tersebut hanya bisa tertolong apabila proposal Ahtisaari "memuat opsi kemerdekaan" dibahas di DK PBB di veto oleh Russia. Russia secara tegas sudah menyatakan bahwa akan memveto resolusi DK PBB apabila resolusi tersebut tidak bisa diterima oleh pihak Beograd.

Apabila proposal penyelesaian ini akan dipaksakan dengan opsi kemerdekaan, dikhawatirkan gelombang kekerasan baru akan terjadi di Kosovo. NATO sudah memperhitungkan hal ini, saat ini sudah tergelar sekitar 16.000 pasukan NATO di Kosovo. Apabila dirasakan kurang untuk meredam aksi kekerasan yang mungkin timbul, NATO bisa mengirimkan pasukannya yang berada di Bosnia. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya perjanjian dengan pihak Serbia yang mengijinkan NATO menggunakan wilayah Serbia untuk pergerakan pasukannya. Satu poin yang mengikat Beograd tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pergerakan pasukan NATO, poin berikutnya adalah dengan bergabungnya Serbia dalam program PfP (Partnership for Peace) maka sedikit banyak kekuatan tentara Serbia dilucuti karena program tersebut mensyaratkan pengurangan jumlah personil tentara Serbia disesuaikan dengan standar NATO.

Apapun status akhir Kosovo, kehadiran NATO dan lembaga-lembaga internasional lainnya akan tetap diperlukan untuk memelihara kestabilan kawasan tersebut.

Status Kosovo : Pertemuan Contact Group di Wina membahas Proposal Ahtisaari

Hari ini Contact Group mengadakan pertemuan untuk membahas proposal UN Special Envoy Martti Ahtisaari di Wina. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup dan tidak akan ada press conference untuk menjelaskan isi proposal tersebut sampai proposal Ahtisaari dipresentasikan kepada para pihak (Beograd dan Pristina). Spekulasi yang berkembang seperti sudah saya tulis dalam entry sebelumnya, bentuk-bentuk kemerdekaan seperti bergabung dengan lenbaga-lembaga internasional (PBB, IMF dan World Bank) akan diberikan kepada Kosovo meskipun bukan kemerdekaan penuh. Beberapa sumber memastikan bahwa proposal tersebut memuat text bahwa kedaulatan Kosovo tidak akan berada di tangan Serbia, otonomi yang luas akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo. Disebutkan pula bahwa Kosovo juga akan berbagi properti dan hutang dari warisan Federasi Yugoslavia dan Serbia. Dual kewarganegaraan juga akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo.

Skenario penyelesaian yang akan diambil kemungkinan besar akan mengadopsi skenario yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Bosnia Herzegovina (BiH), dimana etnis Serbia mempunyai kedaulatan atas enklave yang mereka diami di Republika Srpska. Etnis Serbia mempunyai pemerintahan dan polisi sendiri di Republika Srpska, dan tergabung dalam pemerintahan BiH. Entitas internasional juga akan tetap bercokol di Kosovo seperti NATO dan EU bercokol di Bosnia.

Penyelesaian masalah Kosovo yang dipaksakan secara unilateral dengan memberikan kemerdekaan kepada etnis Albania didasarkan pada jumlah etnis yang lebih besar daripada etnis lainnya, akan memberikan efek bola salju atau darah segar bagi etnis-etnis lain dibelahan dunia manapun yang sedang menghadapi masalah separatisme. Masalah Kosovo menurut pengamatan pribadi merupakan masalah kepentingan negara-negara besar demi kepentingan nasionalnya mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi dan masalah ini merupakan masalah lanjutan ketika skenario memecah belah Yugoslavia dilakukan.

Ketika solusi yang dipakai adalah solusi unilateral yang dipaksakan maka thesis saya mendapatkan justifikasi, mudah-mudahan solusi yang akan diberikan bisa memuaskan dua belah pihak yang sedang bertikai - dan lebih baik menurut saya melupakan pertikaian yang ada dan hidup berdampingan secara damai membangun daerah tersebut ketimbang bertikai terus pada akhirnya rakyat sipil juga yang akan jadi korbannya.

Status Kosovo : "Independence" dihapus dari text resolusi PACE

Paragraph yang menyatakan "that only independence for Kosovo can ensure stability in the region" dihapus dari text resolusi tentang Kosovo yang diadopsi dalam sidang Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Resolusi ini ditetapkan dengan mekanisme voting, 99 suara mendukung dihilangkannya text tsb, 36 menolak dan 14 suara abstain. Dilain pihak, text "that all interested parties in the region are obliged not to demand the alteration of borders and to accept current Kosovo borders as per permanent" juga dihapuskan. Tentunya dengan kondisi ini peluang-peluang para pihak yang bertikai untuk tetap berpendirian pada posisi masing-masing tetap masih ada.

Penghapusan kata-kata kemerdekaan pada resolusi tersebut merupakan keberhasilan delegasi Beograd, namun banyak pihak menduga ini merupakan hasil campur tangan Russia. Russia sangat berkepentingan dalam masalah ini, posisi geopolitis yang sangat strategis dari Kosovo dan semakin besarnya pengaruh Amerika Serikat di sekitar Laut Hitam akan membuat Russia sedikit cawe-cawe dalam setiap usaha penyelesaian status akhir Kosovo.

Status Kosovo : Spekulasi Proposal Martti Ahtisaari

Dari pantauan media massa, UN Special Envoy Martti Ahtisaari telah menyelesaikan proposal mengenai penentuan status Kosovo dan akan mempresentasikan proposal tersebut didepan anggota Contact Group pada hari Jum'at, 26 Januari 2006 kemudian proposal ini akan disosialisasikan ke para pihak (Beograd dan Pristina) pada tanggal 2 Februari 2007. Spekulasi yang berkembang luas bahwa akan terdapat rekomendasi untuk memberikan beberapa bentuk kemerdekaan kepada Kosovo meskipun tidak secara tegas merekomendasikan kemerdekaan penuh.

Ahtisaari dalam pidatonya di depan Sidang Parlemen Dewan Eropa, mengatakan bahwa proposal ini fair dan berimbang memenuhi keinginan semua pihak. Ahtisaari menekankan bahwa inti dari proposalnya adalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas di Kosovo dan menyatakan bahwa lembaga-lembaga internasional akan tetap beroperasi di Kosovo. Namun demikian dari beberapa sumber yang tidak mau disebutkan, mengatakan bahwa dalam proposal tersebut disebutkan bahwa Kosovo akan diberikan hak untuk bergabung ke lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya ke dalam lembaga-lembaga internasional, secara de facto sama saja Kosovo telah memperoleh kemerdekaannya tinggal kemudian dicari jalan utk memastikannya secara de jure. Delegasi Beograd yang mengikuti sidang parlemen Dewan Eropa melakukan lobby-lobby yang sangat intensif untuk menghilangkan kata-kata kemerdekaan dalam rekomendasi pada pembahasan di Policy Committee sidang Parlemen Eropa hari sebelumnya.

Dari beberapa berita yang beredar, status kemerdekaan apapun bentuknya apakah kemerdekaan penuh atau kemerdekaan yang bersyarat akan menjadi kenyataan karena bentuk-bentuk ini datang dari negara-negara yang mempunyai kekuatan besar, Beograd di satu sisi hanya bisa bergantung kepada Russia dan China yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB apabila Resolusi 1244 akan diganti dengan yang baru yang berisi bentuk-bentuk kemerdekaan buat Kosovo.

(Martti Ahtisaari picture courtessy to FoNet)

Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian (1)

Masalah Kosovo pada tahun-tahun belakangan ini sempat mendominasi pemberitaan, terlebih lagi menjelang penentuan status akhir Kosovo yang akan di bahas dalam Dewan Keamanan PBB. Untuk lebih mengenal permasalahannya, saya akan mencoba membuat satu seri tulisan mengenai masalah ini dengan judul Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian. Semoga seri tulisan ini bisa memberikan gambaran bagaimana konflik sesungguhnya yang terjadi di lapangan karena dimensi permasalahannya saat ini sudah mulai meluas dari hanya sekedar masalah separatisme melebar dan dikait-kaitkan oleh sekelompok golongan menjadi sentimen keagamaan. Masalah ini menjadi sedemikian penting mengingat saat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sekaligus merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang strategis tersebut, Indonesia bisa memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi pemecahannya dengan prinsip politik bebas aktifnya - tentunya posisi Indonesia harus juga bisa mencerminkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sekilas Akar Konflik

Kosovo sebuah propinsi yang dibentuk pada tahun 1945 sebagai daerah otonom dalam wilayah Republik Serbia yang merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Dalam konstitusi tahun 1974, pemerintahan otonomi Kosovo memperoleh peningkatan status dengan diperbolehkannya memiliki seorang Presiden dan Perdana Menteri serta duduk dalam Presidensi Federal Yugoslavia, dengan posisi ini secara de facto Kosovo merupakan Republik Sosialis dalam Federasi Yugoslavia akan tetapi kenyataanya Kosovo tetap merupakan propinsi otonom dalam Republik Sosialis Serbia.

Pada era tahun 1970-an dengan komposisi etnis yang makin tidak berimbang antara etnis Albania dan etnis Serbia, gerakan nasionalis etnis Albania menuntut pengakuan Kosovo sebagai salah satu Republik dalam Federasi Yugoslavia, disamping itu terdapat pula tuntutan kemerdekaan dari gerakan nasionalis etnis Albania yang lebih radikal. Solusi yang diberikan pemerintah Federal Yugoslavia saat itu hanya bersifat temporer untuk membendung gerakan-gerakan ini. Dengan semakin tidak berimbangnya komposisi etnis (etnis Albania dari 65% menjadi lebih dari 80% sedang etnis Serbia turun dari 25% menjadi hanya 10% dari total populasi), tuntutan untuk pengakuan Kosovo menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia makin gencar muncul dari etnis Albania. Pada bulan Maret 1981 mahasiswa dari etnis Albania melancarkan demonstrasi menuntut Kosovo disahkan menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia, protes ini berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan 20.000 orang di 6 kota di Kosovo. Sepanjang tahun 1980-an kerusuhan bermotif etnis disertai dengan tindak kekerasan terhadap etnis Serbia dan Pemerintah Federasi Yugoslavia terus berlanjut, akibatnya etnis Serbia meminta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi etnis yang terjadi di Kosovo.

Suara-suara agar pemerintah federal untuk segera bertindak mengatasi masalah di Kosovo mulai bermunculan dari etnis Serbia.


....... tunggu seri berikutnya