January 30, 2007

The Forgotten Children


perang ... perang ... perang .....
napsu .... napsu .... serakah .....
yang tersisa hanya anak-anak yang kehilangan
anak-anak yang lupa hangatnya pelukan ibu bapak
anak-anak yang lupa ceria
anak-anak yang terlupakan

Sremca Kamenica, 27 Januari 2007

Status Kosovo : Russia minta pembahasan status Kosovo ditunda 3 bulan

Russia meminta pembahasan status Kosovo ditunda selama 3 bulan sampai terbentuknya pemerintahan baru di Serbia. Sikap Russia ini bertentangan dengan anggota Contact Group lainnya yang menginginkan pembahasan proposal Ahtisaari dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sampai hari ini pun, pejabat Serbia belum ada yang memastikan diri akan menemui Ahtisaari pada tanggal 2 Februari yang akan datang.

Perancis dalam tanggapannya terhadap proposal Ahtisaari mengatakan bahwa proposal tersebut berimbang antara kepentingan Beograd dan Pristina. Russia mempunyai pandangan lain bahwa proposal tersebut harus bisa diterima oleh kedua belah pihak dan penyelesaian status Kosovo harus juga didasarkan pada penyelesaian kasus-kasus separatisme dibelahan dunia lainnya. Russia berkepentingan dengan masalah ini karena saat ini sedang menghadapi kasus separatisme di Republik Georgia.

Negara-negara barat berpandangan bahwa penyelesaian masalah Kosovo tidak akan memberikan trigger bagi golongan separatis di belahan dunia lainnya. Sikap ini tentunya merupakan standar ganda yang diterapkan oleh pihak barat. Apabila penyelesaian Kosovo berakhir dengan kemerdekaan didasarkan karena mayoritas etnis maka Republik Srpska di Bosnia juga akan mengajukan pemisahan dengan Bosnia Herzegovina. Belum lagi daerah-daerah lain seperti Georgia, etnis Kurdi di Turki, ETA di Spanyol.

Dalam konteks ini, Indonesia yang beragam-ragam suku dan bangsa bisa mengalami hal yang sama apabila kita tidak waspada terhadap unsur-unsur asing yang ingin memecah belah Indonesia menggunakan sentimen suku, agama dan ras. Dengan berkedok hak asasi dan demokrasi - separatisme bisa berkembang luas. Pecahnya Yugoslavia bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.

January 27, 2007

Status Kosovo : PM Kostunica menolak bertemu Ahtisaari


PM Serbia Vojislav Kostunica menolak untuk bertemu dengan Ahtisaari pada tanggal 2 Februari 2007 untuk membicarakan proposal status Kosovo. PM Kostunica beralasan dengan diumumkannya secara resmi hasil pemilu pada tanggal 25 Januari 2007 maka pemerintahan Serbia berada pada kondisi demissioner dan tidak bisa membuat keputusan penting. Beberapa kalangan menduga sikap PM Kostunica juga didasarkan pada pernyataan Russia yang menginginkan pembicaraan status Kosovo menunggu pemerintahan baru Serbia terbentuk.

Para politikus Serbia kelihatannya tidak ingin apabila Kosovo merdeka terjadi ketika mereka berkuasa. Maka pembeberan proposal Ahtisaari saat ini diyakini akan semakin mempersulit pembentukan pemerintahan baru Serbia. Posisi Russia yang menginginkan penundaan pembahasan proposal Ahtisaari sampai pemerintahan baru Serbia terbentuk, mendapat tentangan dari US, Inggris, Jerman, Italia dan Perancis. Kelompok negara barat ini menghendaki pembicaraan status Kosovo tetap berjalan sesuai rencana/proposal yang digagas oleh Ahtisaari.

Pembahasan status Kosovo kiranya akan semakin sulit ketika pemerintahan baru Serbia belum terbentuk. Kondisi ini kemungkinan besar akan mendorong negara-negara barat untuk memaksakan penyelesaian status Kosovo dengan cara unilateral.

January 26, 2007

Status Kosovo : NATO mendukung proposal Ahtisaari



NATO-KFOR will play its part through and beyond the status process,
said NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.

NATO secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu mendukung penuh proposal Ahtisaari untuk penentuan status Kosovo dalam kerangka PBB. NATO beranggapan bahwa penundaan penyelesaian status Kosovo akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Balkan (dikutip dari pernyataan James Appathurai - Juru Bicara NATO). Dengan posisi tersebut, anggapan bahwa US dan EU mendukung opsi kemerdekaan bagi Kosovo sedikit banyak terbukti. Namun demikian, ada beberapa negara anggota EU yang menolak meningat opsi ini bisa menjadi trigger tuntutan kemerdekaan dari kaum separatis di berbagai belahan dunia lainnya.

Beberapa pihak memang mengharapkan proposal Ahtisaari memuat opsi kemerdekaan bagi Kosovo. Beograd secara tegas sudah menyatakan bahwa Kosovo harus tetap menjadi wilayah administratif Serbia, sedang etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo menginginkan Kosovo lepas dari Serbia. Di pihak lain, etnis Serbia yang merupakan minoritas menolak opsi kemerdekaan. Posisi Serbia yang semakin terhimpit tersebut hanya bisa tertolong apabila proposal Ahtisaari "memuat opsi kemerdekaan" dibahas di DK PBB di veto oleh Russia. Russia secara tegas sudah menyatakan bahwa akan memveto resolusi DK PBB apabila resolusi tersebut tidak bisa diterima oleh pihak Beograd.

Apabila proposal penyelesaian ini akan dipaksakan dengan opsi kemerdekaan, dikhawatirkan gelombang kekerasan baru akan terjadi di Kosovo. NATO sudah memperhitungkan hal ini, saat ini sudah tergelar sekitar 16.000 pasukan NATO di Kosovo. Apabila dirasakan kurang untuk meredam aksi kekerasan yang mungkin timbul, NATO bisa mengirimkan pasukannya yang berada di Bosnia. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya perjanjian dengan pihak Serbia yang mengijinkan NATO menggunakan wilayah Serbia untuk pergerakan pasukannya. Satu poin yang mengikat Beograd tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pergerakan pasukan NATO, poin berikutnya adalah dengan bergabungnya Serbia dalam program PfP (Partnership for Peace) maka sedikit banyak kekuatan tentara Serbia dilucuti karena program tersebut mensyaratkan pengurangan jumlah personil tentara Serbia disesuaikan dengan standar NATO.

Apapun status akhir Kosovo, kehadiran NATO dan lembaga-lembaga internasional lainnya akan tetap diperlukan untuk memelihara kestabilan kawasan tersebut.

Status Kosovo : Pertemuan Contact Group di Wina membahas Proposal Ahtisaari

Hari ini Contact Group mengadakan pertemuan untuk membahas proposal UN Special Envoy Martti Ahtisaari di Wina. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup dan tidak akan ada press conference untuk menjelaskan isi proposal tersebut sampai proposal Ahtisaari dipresentasikan kepada para pihak (Beograd dan Pristina). Spekulasi yang berkembang seperti sudah saya tulis dalam entry sebelumnya, bentuk-bentuk kemerdekaan seperti bergabung dengan lenbaga-lembaga internasional (PBB, IMF dan World Bank) akan diberikan kepada Kosovo meskipun bukan kemerdekaan penuh. Beberapa sumber memastikan bahwa proposal tersebut memuat text bahwa kedaulatan Kosovo tidak akan berada di tangan Serbia, otonomi yang luas akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo. Disebutkan pula bahwa Kosovo juga akan berbagi properti dan hutang dari warisan Federasi Yugoslavia dan Serbia. Dual kewarganegaraan juga akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo.

Skenario penyelesaian yang akan diambil kemungkinan besar akan mengadopsi skenario yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Bosnia Herzegovina (BiH), dimana etnis Serbia mempunyai kedaulatan atas enklave yang mereka diami di Republika Srpska. Etnis Serbia mempunyai pemerintahan dan polisi sendiri di Republika Srpska, dan tergabung dalam pemerintahan BiH. Entitas internasional juga akan tetap bercokol di Kosovo seperti NATO dan EU bercokol di Bosnia.

Penyelesaian masalah Kosovo yang dipaksakan secara unilateral dengan memberikan kemerdekaan kepada etnis Albania didasarkan pada jumlah etnis yang lebih besar daripada etnis lainnya, akan memberikan efek bola salju atau darah segar bagi etnis-etnis lain dibelahan dunia manapun yang sedang menghadapi masalah separatisme. Masalah Kosovo menurut pengamatan pribadi merupakan masalah kepentingan negara-negara besar demi kepentingan nasionalnya mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi dan masalah ini merupakan masalah lanjutan ketika skenario memecah belah Yugoslavia dilakukan.

Ketika solusi yang dipakai adalah solusi unilateral yang dipaksakan maka thesis saya mendapatkan justifikasi, mudah-mudahan solusi yang akan diberikan bisa memuaskan dua belah pihak yang sedang bertikai - dan lebih baik menurut saya melupakan pertikaian yang ada dan hidup berdampingan secara damai membangun daerah tersebut ketimbang bertikai terus pada akhirnya rakyat sipil juga yang akan jadi korbannya.

January 25, 2007

Status Kosovo : "Independence" dihapus dari text resolusi PACE

Paragraph yang menyatakan "that only independence for Kosovo can ensure stability in the region" dihapus dari text resolusi tentang Kosovo yang diadopsi dalam sidang Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Resolusi ini ditetapkan dengan mekanisme voting, 99 suara mendukung dihilangkannya text tsb, 36 menolak dan 14 suara abstain. Dilain pihak, text "that all interested parties in the region are obliged not to demand the alteration of borders and to accept current Kosovo borders as per permanent" juga dihapuskan. Tentunya dengan kondisi ini peluang-peluang para pihak yang bertikai untuk tetap berpendirian pada posisi masing-masing tetap masih ada.

Penghapusan kata-kata kemerdekaan pada resolusi tersebut merupakan keberhasilan delegasi Beograd, namun banyak pihak menduga ini merupakan hasil campur tangan Russia. Russia sangat berkepentingan dalam masalah ini, posisi geopolitis yang sangat strategis dari Kosovo dan semakin besarnya pengaruh Amerika Serikat di sekitar Laut Hitam akan membuat Russia sedikit cawe-cawe dalam setiap usaha penyelesaian status akhir Kosovo.

Status Kosovo : Spekulasi Proposal Martti Ahtisaari


Dari pantauan media massa, UN Special Envoy Martti Ahtisaari telah menyelesaikan proposal mengenai penentuan status Kosovo dan akan mempresentasikan proposal tersebut didepan anggota Contact Group pada hari Jum'at, 26 Januari 2006 kemudian proposal ini akan disosialisasikan ke para pihak (Beograd dan Pristina) pada tanggal 2 Februari 2007. Spekulasi yang berkembang luas bahwa akan terdapat rekomendasi untuk memberikan beberapa bentuk kemerdekaan kepada Kosovo meskipun tidak secara tegas merekomendasikan kemerdekaan penuh.

Ahtisaari dalam pidatonya di depan Sidang Parlemen Dewan Eropa, mengatakan bahwa proposal ini fair dan berimbang memenuhi keinginan semua pihak. Ahtisaari menekankan bahwa inti dari proposalnya adalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas di Kosovo dan menyatakan bahwa lembaga-lembaga internasional akan tetap beroperasi di Kosovo. Namun demikian dari beberapa sumber yang tidak mau disebutkan, mengatakan bahwa dalam proposal tersebut disebutkan bahwa Kosovo akan diberikan hak untuk bergabung ke lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya ke dalam lembaga-lembaga internasional, secara de facto sama saja Kosovo telah memperoleh kemerdekaannya tinggal kemudian dicari jalan utk memastikannya secara de jure. Delegasi Beograd yang mengikuti sidang parlemen Dewan Eropa melakukan lobby-lobby yang sangat intensif untuk menghilangkan kata-kata kemerdekaan dalam rekomendasi pada pembahasan di Policy Committee sidang Parlemen Eropa hari sebelumnya.

Dari beberapa berita yang beredar, status kemerdekaan apapun bentuknya apakah kemerdekaan penuh atau kemerdekaan yang bersyarat akan menjadi kenyataan karena bentuk-bentuk ini datang dari negara-negara yang mempunyai kekuatan besar, Beograd di satu sisi hanya bisa bergantung kepada Russia dan China yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB apabila Resolusi 1244 akan diganti dengan yang baru yang berisi bentuk-bentuk kemerdekaan buat Kosovo.

(Martti Ahtisaari picture courtessy to FoNet)

January 24, 2007

Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian (1)

Masalah Kosovo pada tahun-tahun belakangan ini sempat mendominasi pemberitaan, terlebih lagi menjelang penentuan status akhir Kosovo yang akan di bahas dalam Dewan Keamanan PBB. Untuk lebih mengenal permasalahannya, saya akan mencoba membuat satu seri tulisan mengenai masalah ini dengan judul Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian. Semoga seri tulisan ini bisa memberikan gambaran bagaimana konflik sesungguhnya yang terjadi di lapangan karena dimensi permasalahannya saat ini sudah mulai meluas dari hanya sekedar masalah separatisme melebar dan dikait-kaitkan oleh sekelompok golongan menjadi sentimen keagamaan. Masalah ini menjadi sedemikian penting mengingat saat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sekaligus merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang strategis tersebut, Indonesia bisa memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi pemecahannya dengan prinsip politik bebas aktifnya - tentunya posisi Indonesia harus juga bisa mencerminkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sekilas Akar Konflik

Kosovo sebuah propinsi yang dibentuk pada tahun 1945 sebagai daerah otonom dalam wilayah Republik Serbia yang merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Dalam konstitusi tahun 1974, pemerintahan otonomi Kosovo memperoleh peningkatan status dengan diperbolehkannya memiliki seorang Presiden dan Perdana Menteri serta duduk dalam Presidensi Federal Yugoslavia, dengan posisi ini secara de facto Kosovo merupakan Republik Sosialis dalam Federasi Yugoslavia akan tetapi kenyataanya Kosovo tetap merupakan propinsi otonom dalam Republik Sosialis Serbia.

Pada era tahun 1970-an dengan komposisi etnis yang makin tidak berimbang antara etnis Albania dan etnis Serbia, gerakan nasionalis etnis Albania menuntut pengakuan Kosovo sebagai salah satu Republik dalam Federasi Yugoslavia, disamping itu terdapat pula tuntutan kemerdekaan dari gerakan nasionalis etnis Albania yang lebih radikal. Solusi yang diberikan pemerintah Federal Yugoslavia saat itu hanya bersifat temporer untuk membendung gerakan-gerakan ini. Dengan semakin tidak berimbangnya komposisi etnis (etnis Albania dari 65% menjadi lebih dari 80% sedang etnis Serbia turun dari 25% menjadi hanya 10% dari total populasi), tuntutan untuk pengakuan Kosovo menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia makin gencar muncul dari etnis Albania. Pada bulan Maret 1981 mahasiswa dari etnis Albania melancarkan demonstrasi menuntut Kosovo disahkan menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia, protes ini berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan 20.000 orang di 6 kota di Kosovo. Sepanjang tahun 1980-an kerusuhan bermotif etnis disertai dengan tindak kekerasan terhadap etnis Serbia dan Pemerintah Federasi Yugoslavia terus berlanjut, akibatnya etnis Serbia meminta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi etnis yang terjadi di Kosovo.

Suara-suara agar pemerintah federal untuk segera bertindak mengatasi masalah di Kosovo mulai bermunculan dari etnis Serbia.


....... tunggu seri berikutnya

January 22, 2007

Hasil Pemilu Serbia

Seperti sudah diduga sebelumnya, Serb Radical Party (SRS) mendominasi perolehan suara. Dengan perolehan suara sebesar 28,32% SRS berhak untuk menduduki 81 kursi di parlemen, disusul kemudian oleh Democratic Party (DS) - 22,67% (65 kursi), Democratic Party of Serbia (DSS-NS) - 16,38% (47 kursi), G17 plus - 6,79% (19 kursi), Socialist Party (SPS) - 5,64% (16 kursi) dan koalisi LDP-GSS-SDU-LSV 5,33% (15 kursi).

courtesy to http://www.b92.net

Meskipun medominasi parlemen, SRS tidak dapat membentuk pemerintahan baru kecuali bisa menemukan partner yang bisa mendapat suara mayoritas di parlemen. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi pada pemilu sebelumnya. Kemungkinan besar akan terjadi koalisi antara DS, DSS dan G17 untuk dapat membentuk pemerintahan baru, koalisi ini juga "kelihatannya" mendapat dukungan dari negara-negara barat.

DSS akan menjadi faktor yang sangat signifikan dalam proses pembentukan pemerintahan koalisi - posisi yang ditengah antara SRS dan DS menjadikan DSS sebagai salah satu faktor penentu/kunci. Namun demikian, keregangan yang terjadi antara Kostunica (DSS - PM Serbia) dan Boris Tadic (DS - Presiden Serbia) bisa mengakibatkan proses pembentukan pemerintahan koalisi sedikit molor dan tekanan EU + negara-negara barat akan menjadi sangat berarti dalam proses pembentukannya. EU dan negara-negara barat sangat berkepentingan agar pemerintahan dikuasai oleh kelompok demokrat, mengingat kelompok ini lebih condong dan mau diajak "kerjasama" dibandingkan dengan kelompok radikal.


January 19, 2007

Pemilu Serbia Memasuki Masa Tenang

Hari-hari terakhir ini di Beograd dan kota-kota lain di Republik Serbia diwarnai dengan hiruk pikuk kampanye pemilihan anggota parlemen dan hari Kamis, 18 januari 2007 pukul 24.00 waktu setempat akan memasuki masa tenang sampai hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 pukul 20.00 waktu setempat. Pemilu pemilihan anggota parlemen akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 pukul 07.00 s/d 20.00 waktu setempat. Jumlah pemilih yang terdaftar secara resmi sebanyak 6,652,105 seperti yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Serbia. Pemilihan anggota parlemen ini akan diikuti kurang lebih 20 partai dan 6 diantaranya merupakan partai minoritas.

Hasil pemilihan anggota parlemen ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak meningat saat ini Republik Serbia sedang menghadapi saat-saat penentuan status akhir Kosovo. Hampir semua partai baik itu kelompok yang pro demokrasi maupun radikal mengusung isu tetap terintegrasinya Kosovo dalam kedaulatan Serbia sebagai topic dalam kampanyenya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan maupun analisa beberapa pakar, kelompok radikal kemungkinan besar masih akan tetap mendominasi perolehan suara seperti pemilu sebelumnya meskipun untuk bisa membentuk pemerintahan baru diperlukan koalisi dengan partai lain. Kemenangan ini kemungkinan besar didorong oleh rasa nasionalisme yang sedemikian kuat dikalangan rakyat Serbia yang sudah
melihat kecenderungan partai demokratis yang lebih condong ke barat. Bagi sebagian besar rakyat Serbia masih belum pupus dari benak mereka penderitaan akibat embargo selama 10 tahun dan akibat pemboman NATO ketika konflik Kosovo mulai di tahun 1999.

Siapa yang akan memenangkannya kita lihat nanti tanggal 21 Januari 2007.

January 16, 2007

Masjid Istiqlal di Sarajevo

January 15, 2007

Kebijakan TI : Indonesia vs Serbia

Lagi-lagi hari ini saya terhenyak dengan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia. Satu lagi bukti bahwa meskipun masih carut marut selepas dari embargo dan kondisi politik dalam negeri yang masih belum begitu stabil, pemerintah Serbia masih mampu berpikir jernih dalam menentukan kebijakan IT-nya. Tanggal 15 Januari 2007 ini Pemerintah Serbia akan menandatangani Letter of Intent dengan RedHat Corporation salah satu pengembang distro Linux (software open source). Coba bandingkan dengan Pemerintah kita, alih-alih mendukung program IGOS (Indonesia Goes to Open Source) eh malah melakukan penandatanganan MoU dengan Microsoft yang akan mengurangi anggaran kita kurang lebih US$ 145 juta untuk membayar lisensi Windows sebanyak 35.396 dan Microsoft Office sebanyak 177.480. Ironisnya program IGOS itu sendiri merupakan gawenya Pemerintah, misalnya anggaran yang untuk membeli lisensi diambil US$ 45 juta saja untuk mendukung IGOS tentunya beberapa tahun kedepan kita sudah bisa beralih ke software open source dengan smooth.

Ironisnya lagi, alasan yang dikemukakan oleh Meneg Kominfo dihadapan Komisi I DPR adalah "Kalau hari ini komputer Pemerintah semuanya di-install Open Source maka aktivitas pemerintahan tidak akan jalan" (sumber detik.com tanggal 15 Januari 2007) rinciannya :
  1. Komputer pemerintah perlu di upgrade sebelum pindah ke open source.
  2. Kemampuan sumber daya manusia belum memadai.
  3. Soal dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung komputer (contoh : driver printer).
Mungkin kalau alasan itu dikemukakan didepan orang-orang yang awam komputer atau anak kecil akan bisa diterima tetapi kalau disampaikan didepan praktisi komputer pastinya langsung banyak suara interupsi disana-sini. Kenapa bisa saya katakan begitu karena argumentasi yang disampaikan oleh Meneg Kominfo dengan mudah dapat dipatahkan :
  • argumentasi 1 - justru dengan Linux kita masih bisa memanfaatkan komputer-komputer lama kelas Pentium II dan III sebaliknya kita tidak akan bisa menggunakan Windows XP di Pentium II (CMIIW).
  • argumentasi 2 - IGOS sudah dicanangkan sejak tanggal 30 Juni 2004 yang nota bene sudah 2 tahun lebih, kalau memang Pemerintah punya goodwill tentunya program-program pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan menuju software open source telah dilakukannya selama kurun waktu tersebut. Mosok kurun waktu 2 tahun tidak cukup untuk melatih pegawai negeri kita, yang saya amati dan alami adalah para pegawai negeri kita tidak pernah mendapatkan pelatihan itu karena memang program IGOS setengah hati didukung oleh Pemerintah kita.
  • argumentasi 3 - dukungan driver akan mudah kita cari kalau kita mau sedikit bersusah payah mencarinya di komunitas open source yang bertebaran di dunia maya - intinya kita mau sedikit usaha.
kalau memang alasannya untuk mengurangi pembajakan di instansi Pemerintah saya setuju tapi kalau 3 alasan tadi yang dikemukakan 100% saya tidak setuju - bolehlah kita membeli lisensi tapi kan tidak harus semua komputer pemerintah menggunakan produk Microsoft. Asal ada goodwill dan dukungan dari petinggi Republik ini tentunya IGOS akan dengan mudah diterapkan. Langkah awalnya bisa hanya digunakan di server milik pemerintah kita sambil melakukan edukasi kepada PNS dan dengan biaya yang sebesar itu untuk membeli lisensi kalau dialihkan untuk program IGOS saya yakin tidak lama kita bisa beralih ke software open source.

Kegamangan proses migrasi ke produk open source biasanya disebabkan oleh kegamangan SDM untuk beralih karena malas untuk belajar, apakah karena kemalasan ini terus kita tidak mau berubah? apakah karena kemalasan ini terus kepentingan nasional kita yang lebih besar kita korbankan? jawabannya ya ada pada diri kita sendiri - mau tidak kita untuk berubah, setiap perubahan pasti ada ongkosnya - jer basuki mawa bea.

January 10, 2007

Promosi Wisata : Indonesia vs Serbia

Hari ini saya sangat tergelitik ketika membaca salah satu harian lokal di Beograd, Serbia telah mencanangkan untuk melakukan promosi wisata dengan menggandeng jaringan CNN dengan slogan "Moments to Remember", anggaran yang dikeluarkan mencapai kurang lebih euro 500.000,- dan tentunya sebentar lagi kita akan bisa menikmati clip promosi wisata tersebut di jaringan CNN. Kenapa saya angkat dalam tulisan hari ini, karena sangat ironis menurut pendapat pribadi - Indonesia dengan tujuan wisata yang beraneka ragam dan anggaran promosi yang jauh lebih besar (anggaran promosi kita utk tahun 2004 saja sudah mencapai 9o miliar rupiah) terasa sangat hambar utk program promosinya karena keliatannya kita tidak mempunyai konsep promosi yang terintegrasi. Serbia dengan kondisi ekonomi yang masih morat marit akibat hantaman embargo selama 10 tahun dan kondisi politik dalam negeri yang masih gonjang-ganjing masih bisa berpikir jernih dengan mengeluarkan konsep promosi yang cukup solid.

Dalam era komunikasi saat ini justru kita masih tetap menggunakan cara-cara konvensional dalam melakukan promosi, iklan promosi di CNN merupakan salah satu cara yang cukup ampuh - sekali tayang paling tidak 127 juta orang akan melihatnya, bandingkan dengan cara-cara konvensional yang hanya menyebarkan brosur atau melakukan pertunjukan misi kesenian melalui kedutaan kita. Anggaran yang dikeluarkan pun mungkin akan sebanding apabila kita memanfaatkan jaringan televisi atau melakukan cara konvensional, yang jelas kalo saya lihat kita tidak mempunyai "goodwill" untuk melakukannya. Pernah satu atau dua kali saya lihat clip promosi Indonesia di CNN tapi kelihatan sekali kita tidak punya konsep yang berkesinambungan - padahal clip promosi yang kita miliki (yang pernah saya lihat dalam bentuk CD) tidak kalah atau malah lebih bagus ketimbang yang ditayangkan oleh negara lain. Percuma saja kalo kita sudah membuat clip dengan biaya yang mahal tapi tidak terdistribusi atau tidak ditayangkan.

Satu hal lagi yang menurut saya kurang "sreg", kita hanya sebatas mempromosikan Bali yang menurut pendapat saya sudah tidak perlu dipromosikan lagi karena semua orang di dunia ini sudah tahu Bali. Disamping tetap mempromosikan Bali kita harus mempromosikan obyek wisata lain yang bertebaran dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Saya punya pengalaman pribadi, suatu ketika saya melakukan perjalanan dari Beograd menuju Berlin melalui jalan darat. Pada saat istirahat di sebuah restoran, saya sempat berbincang-bincang dengan beberapa orang bule di cafe bar - ketika tahu saya dari Indonesia, mereka bertanya tentang Bali karena mereka tertarik untuk pergi surfing di Uluwatu. Ketika saya menyebut Nias dan Lombok mereka sedikit terheran-heran dan komentar mereka "Nah itu salah satu kesalahan pemerintah anda, kenapa tidak mempromosikan obyek lain selain Bali - kita tahunya ya hanya Bali" deg hati saya ketika mendengar hal itu. So, tentunya kita juga tidak heran ketika Borobudur tidak masuk dalam rating sebuah polling salah satu 7 keajaiban dunia yang diselenggarakan oleh sebuah LSM New 7 Wonders karena apa tidak semua orang di dunia ini tahu Borobudur - karena kesalahan kita tidak pernah mempromosikan Borobudur.

Semoga tulisan saya ini salah dan semoga Pemerintah kita sudah punya konsep promosi yang jelas - sia sia saja anggaran promosi yang besar kalau konsepnya tidak jelas.

January 1, 2007

Srecna Nova Godina

Srecna Nova Godina
Selamat Tahun Baru 2007

Semoga tahun ini penuh berkah bagi kita semua