Kuliah Perdana : Kebijakan dan Implementasi e-Government di Indonesia

1 September ini menjadi kuliah perdana gue di MTI UI, untuk sesi ini diisi kuliah umum oleh dosen tamu dari Depkominfo, Bp. Djoko Agung Harijadi dengan tema Kebijakan dan Implementasi e-Government di Indonesia. Kuliah umum ini menjadi menarik bagi gue karena apa yang dipaparkan oleh Pak Djoko sedikit banyak memotret sisi implementasi IT di Pemerintahan. Banyak contoh-contoh yang sedikit banyak gue temuin di tempat gue bekerja, salah satunya adalah masalah transformasi budaya kerja dari manual menjadi IT based.

Pak Djoko menjabarkan peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam lingkup organisasi menjadi :

1. TIK sebagai support, peran sebagai pendukung dlm suatu organisasi. Dalam kenyataannya organisasi masin manual, TIK masih sebagai pelengkap suatu keputusan bisnis. Dalam lingkup pekerjaan gue, jelas sekali bahwa posisi TIK masih sebagai support saja karena manajemen tertinggi masih menganggap bahwa unit TIK masih sebagai supporting unit saja.
2. TIK sebagai enabler, peran sebagai penggerak bisnis suatu organisasi, kelumpuhan TIK dapat membuat organisasi tidak berfungsi.
3. TIK sebagai transformer, peran sebagai penentu arah bisnis organisasi dan suatu sarana untuk menentukan arah bisnis, produk dan servis baru dari suatu organisasi.

Ada suatu hal yang menarik yang dipaparkan oleh Pak Djoko, mungkin ini bisa dianggap sebagai suatu best practise penerapan IT di lingkup pemerintahan yaitu penerapan IT di lingkup Departemen Keuangan khususnya di Ditjen Perbendaharaan Negara. Menyadari bahwa perubahan budaya kerja menjadi suatu hal yang sangat vital dalam implementasi e-Goverment, Departemen Keuangan membuat suatu pilot project di Ditjen Perbendaharaan Negara. Dalam proses transformasi budaya kerja ini, Depkeu melakukan seleksi ulang para karyawan Ditjen Perbendaharaan dimana seleksi ini dilakukan untuk memilih para karyawan yang mempunyai mindset budaya kerja berbasis IT. Dari sekitar 700 peserta seleksi hanya sepertiganya saja yang memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan. Karyawan yang lulus seleksi ini kemudian dididik dan dilatih untuk menggunakan sistem kerja berbasis IT dan hasilnya diluar perkiraan, efektifitas dan efisiensi semakin meningkat. Terus pertanyaannya, kemana karyawan yang lain yang tidak lulus seleksi - "ditempatkan" ditempat yang lebih baik ...he..he... saya nggak ngerti terminologinya Pak Djoko ini.

Tentunya keberhasilan itu tidak bisa terjadi ketika faktor leadership tidak mendukung, banyak contoh keberhasilan penerapan e-Government semisal di Pemkot Denpasar, Yogyakarta, Surabaya dll bisa terjadi karena dukungan yang sangat besar dari Pimpinan untuk implementasinya.