Status Kosovo : Perundingan dan Ketegangan Baru di Kosovo

Babak baru perundingan mengenai status akhir Kosovo di mulai hari ini di Wina. Para pihak yang bertikai difasilitasi oleh UN Special Envoy Martti Ahtisaari sekali lagi akan melakukan perundingan untuk membicarakan hal-hal teknis mengenai status akhir Kosovo. Perundingan kali ini masih tetap dibayang-bayangi kegagalan mengingat posisi dasar para pihak masih tetap sama dan belum ada kompromi diantara kedua belah pihak. Ketegangan dan gelombang kekerasan yang saat ini terjadi di Pristina juga membayangi perundingan ini.

Setelah 10 hari yang lalu terjadi demonstrasi yang merenggut nyawa 2 orang etnis Albania pro penentuan nasib sendiri pimpinan Albin Kurti, Kosovo Liberation Army (KLA) dalam email yang disebarkannya ke media massa menyatakan bertanggung jawab atas peledakan kendaraan UN di Pristina 2 hari yang lalu. Kejadian-kejadian tersebut menandai gelombang kekerasan baru yang mungkin akan terjadi di Kosovo di masa mendatang.

Kosovo Albanian Movement Self-Determination (Vetevendosja) pimpinan Albin Kurti menyatakan akan melakukan demonstrasi kembali pada awal Maret mendatang. Kelompok ini menolak dilakukannya negosiasi dan menginginkan pernyataan kemerdekaan segera dilaksanakan untuk Kosovo.

Dengan kondisi para pihak yang masih tetap bersikukuh dengan posisi masing-masing, bisa dipastikan bahwa serangkaian perundingan yang akan dilakukan di Wina akan menemui kegagalan. Status akhir Kosovo pada akhirnya akan berada di tangan Dewan Keamanan PBB. Di DK PBB sendiri pembahasan mengenai status Kosovo diperkirakan akan berjalan sangat alot mengingat Russia mempunyai pendirian bahwa penentuan status akhir Kosovo harus mendengarkan kepentingan pihak-pihak yang bertikai khususnya Beograd dan proposal Ahtisaari hanya merupakan landasan berpijak untuk perundingan selanjutnya bukan proposal final untuk status akhir Kosovo. Di lain pihak, Amerika dan sekutunya menginginkan penentuan status akhir Kosovo segera dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Martti Ahtisaaari.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Kosovo, permainan negara-negara besarlah yang akan menentukan status akhir Kosovo tanpa melihat bahwa yang dirugikan disini adalah penduduk sipil baik itu etnis Serbia maupun etnis Albania. Penyelesaian akhir nantinya hanya akan menguntungkan negara-negara besar saja karena konflik ini sebenarnya merupakan konflik kepentingan antar negara-negara besar.

photo courtesy to FoNet

STMJ vs Kuvano Vino

Beberapa hari ini saya terserang flu berat, minum obat macems sampai antibiotik dari dokter hanya sedikit membantu pilek dan batuk-batuk yang saya alami. Akhirnya kembali ke resep nenek moyang "kerokan" dan minum susu+kopi+madu+jahe (STMJ kalo mau ditambahi telur) - alhamdullillah badan menjadi hangat dan dikit demi sedikit batuk dan pilek mulai hilang. Kalau di Serbia lain lagi resepnya, namanya "Kuvano Vino" - red wine yang dimasak dicampur dengan cengkeh dan gula sedikit. Resep tradisional Serbia ini cukup manjur untuk mengatasi gejala flu dan untuk menghangatkan tubuh ketika musim dingin tiba.

Resep Kuvano Vino :
500 ml red wine
300 ml air
3 sendok makan gula pasir
1/2 sendok teh cengkeh
sedikit kayu manis

wine, air dan semua bahan dimasak di atas api kecil sampai panas, begitu mendidih angkat terus disaring dan sajikan (resep utk 3 gelas). Selamat mencoba rasanya seperti air tape, tapi hangat dibadan - kandungan alkoholnya sudah berkurang karena menguap waktu dimasak.

Dita's Friends and Her Teachers

Tari Piring memukau publik Serbia

Tari piring dari Sumatera Barat yang dibawakan oleh Sdri. Suzana Orlic mantan peserta program Dharmasiswa Pemerintah RI memukau publik Serbia. Setidaknya orang-orang Serbia sedikit menutup mata sambil berdecak kagum ketika Suzana menari-nari diatas pecahan piring. Paling tidak dengan penampilan ini sedikit banyak masyarakat Serbia mengetahui keanekaragaman budaya Indonesia.

Disamping tari piring dibawakan pula tari-tarian dari Bali yang dibawakan oleh putri-putri Diplomat Indonesia dari KBRI Beograd.

Pembicaraan Status Kosovo kemungkinan tertunda

Melihat kondisi politik di Serbia yang masih belum menentu, kemungkinan besar akan terjadi penundaan pembicaraan masalah status Kosovo sampai terbentuknya pemerintahan yang baru di Serbia. Setelah melakukan pertemuan konsultasi dengan para pemimpin partai di parlemen, Presiden Tadic mengumumkan akan melakukan perjalanan ke Wina pada tanggal 13 Februari untuk mengadakan pembicaraan dengan anggota Contact Group. Salah satu poin yang akan disampaikan adalah menginginkan penundaan pembicaraan masalah Kosovo sampai minimal terbentuknya parlemen yang baru.

Di lain pihak, Ahtisaari dengan dukungan US dan Inggris tampaknya akan tetap melaksanakan rencananya sesuai dengan proposalnya.

"If somebody ask for more time, I ask them : 'Will it make any difference to your views?' I don't thin giving more time will make much difference".

Meskipun demikian kemungkinan besar tetap akan terjadi penundaan pembicaraan mengenai status akhir Kosovo setidaknya sampai parlemen Serbia terbentuk. Beograd sangat berkepentingan untuk menunda pembicaraan ini karena pemerintahan yang ada sekarang dalam kondisi "demissioner" setelah pengumuman hasil pemilu parlemen tanggal 25 Januari kemarin. Posisi Rusia kelihatannya mendukung penundaan sementara pembicaraan masalah ini.

Ahtisaari : status Kosovo ditangan Dewan Keamanan PBB

Ahtisaari dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Boris Tadic mengatakan bahwa beliau telah mempresentasikan proposalnya kepada Presiden Tadic dan juga mengungkapkan rencana-rencana selanjutnya berdasarkan proposalnya tersebut. Presiden Tadic dalam tanggapannya menyatakan kembali posisi Serbia. Lebih lanjut Ahtisaari menyatakan bahwa tujuan dari proposal ini adalah memberikan landasan yang kuat bagi penentuan masa depan Kosovo yang stabil dan aman.

Ketika disinggung tentang kemerdekaan Kosovo, Ahtisaari menolak untuk membahas masalah ini sampai proposal final akan diberikan kepada Dewan Keamanan PBB. Ahtisaari menyatakan bahwa :

"It is up to the Security Council to decide on the final status. This is just a draft. In a world in which we live I believe it is the politicians’ responsibility to protect their citizens, and if they don’t, then it is up to the international community. That is also one of the principles, not only the respect of sovereignty. I am not a jurist, but I work with them and I am used to their arguments. We need to look at how similar issues were solved in the past".

Ditegaskan pula bahwa proposal ini merupakan sebuah kompromi dan Ahtisaari siap menerima masukan yang konstruktif demi terciptanya perdamaian, perlindungan minoritas dan warisan budaya yang ada di Kosovo. Proposal ini bukan merupakan proposal akhir penentuan status Kosovo tapi hanya merupakan draft yang masih harus dikonsultasikan kepada kedua belah pihak yang bertikai.

Sampai sejauh ini Pristina masih dalam keadaan tenang menanggapi proposal Ahtisaari, meskipun tidak tertulis pernyataan kemerdekaan. Namun demikian bentuk-bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada Kosovo kemungkinan besar telah sedikit memuaskan pihak Pristina. Pristina menganggap hal ini hanya merupakan jalan antara menuju kemerdekaan sesungguhnya.

Kehadiran Ahtisaari di Beograd juga tidak luput dari demonstrasi. Demonstrasi digelar oleh asosiasi warga Serbia di Kosovo yang kehilangan keluarganya karena diculik. Menurut mereka kurang lebih 2500 etnis Serbia telah diculik dan dibunuh. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari KLA, NATO, KFOR dan UNMIK.

Photograph courtesy to FoNet

Status Kosovo : beberapa point penting proposal Ahtisaari

The Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) berhasil mendapatkan beberapa point penting isi dari proposal Ahtisaari. Dari beberapa point ini kelihatan sekali bahwa bentuk-bentuk kemerdekaan diberikan kepada Kosovo dan peran Uni Eropa akan sangat dominan dalam penentuan masa depan Kosovo. Pointer lengkapnya dalam bahasa Inggris bisa dilihat berikut ini :

• Kosovo shall adopt a constitution that shall prescribe the legal and institutional mechanisms for the protection, promotion, and enforcement of human rights of all persons in Kosovo.
• Kosovo shall have the right to negotiate and conclude international agreements, including the right to seek membership of international organisations.
• Kosovo shall have its own, distinct, national symbols, including a flag, seal and anthem, reflecting its multi-ethnic character.
• Kosovo shall have no territorial claims against, and shall seek no union with, any state or part of any state.
• The international community shall supervise, monitor and have all necessary powers to ensure effective and efficient implementation of this settlement.
• Kosovo shall establish a comprehensive and gender-sensitive approach for dealing with its past, which shall include a broad range of transitional justice initiatives.
• Inhabitants belonging to the same national or ethnic, linguistic, or religious group traditionally present on the territory of Kosovo shall have specific rights.
• Kosovo and Serbia shall, in accordance with domestic and international norms and standards, take all measures necessary to determine and provide information regarding identities, whereabouts, and fate of missing persons.
• Municipalities in Kosovo shall have the right to inter-municipal and cross-border cooperation on matters of mutual interest in the exercise of their responsibilities.
• New municipal boundaries shall be delineated in accordance with the Attachment to Annex III of this settlement (BIRN has not obtained the annexes).
• The Serbian Orthodox Church in Kosovo, SOC, including its clergy and their affiliates, activities and property shall be afforded additional security and other protections for the full enjoyment of its rights, privileges and immunities, as set forth in Annex V of this settlement.
• Immovable and movable property of the Federal Republic of Yugoslavia or the Republic of Serbia located within the territory of Kosovo at the time of this settlement shall pass to Kosovo.
• Claims regarding private immovable property, including agricultural and commercial property, shall continue to be addressed, where appropriate, by the Kosovo Property Agency, KPA, who shall address property restitution issues, including those related to the SOC, as a matter of priority.
• Kosovo and the Republic of Serbia shall strive to settle directly any claims between them, which are not otherwise addressed by this settlement, by mutual agreement, taking into account relevant international norms and standards.
• Except as otherwise provided in this settlement, Kosovo shall have authority over law enforcement, security, justice, public safety, intelligence, civil emergency response and border control on its territory.
• A new professional and multi-ethnic Kosovo Security Force, KSF, shall be established, and shall develop a lightly armed component capable of specified security functions, in accordance with Annex VIII of this settlement.
• The KPC, having accomplished its goals, including the facilitation of Kosovo's post-conflict recovery, shall be disbanded within one year after the entry into force of this settlement.
• Immediately upon the entry into force of this settlement, the president of Kosovo, in consultation with the presidency of the assembly, shall convene a constitutional commission to draft a constitution, in consultation with the International Civilian Representative, ICR, in accordance with this settlement.
• No later than 9 months from the entry into force of this settlement, Kosovo shall organise general and municipal elections in accordance with the terms of this settlement and the new municipal boundaries, as defined by Annex III of this settlement. The elections shall be certified by a competent international authority as having met international standards.
• An International Steering Group, ISG, comprising key international stakeholders shall appoint an International Civilian Representative, ICR, and will seek UN Security Council endorsement of the appointment. The ICR and the EU Special Representative, EUSR, appointed by the Council of the European Union, shall be the same person.
• As set forth in Annex IX of this settlement, the ICR shall be entrusted to exercise certain powers to ensure and supervise full implementation of this settlement including the power to take measures, as necessary, to prevent and remedy breaches of this settlement.
• The mandate of the ICR shall continue until the ISG determines that Kosovo has implemented the terms of this settlement. The ISG shall provide direction on the ultimate phase-out of the ICR.
• The European Union shall establish a European Security and Defense Policy, ESDP, mission in the field of rule of law.
• The ESDP mission shall assist Kosovo authorities in their progress towards sustainability and accountability and in further developing and strengthening an independent judiciary, police and customs service, ensuring that these institutions are free from political interference and in accordance with internationally recognised standards and European best practices.
• NATO shall establish an International Military Presence, IMP, to support implementation of this settlement, as set forth in Annex XI of this settlement

Bagaimana reaksi publik Beograd akan bisa kita lihat beberapa jam kedepan setelah Ahtisaari mempresentasikan proposalnya pada jam 11.00 siang ini. Menurut pengamatan sementara, publik Beograd khususnya golongan radikal akan menentang keras bentuk-bentuk kemerdekaan Kosovo.

UNMIK : 16.000 pengungsi telah kembali ke Kosovo

Dalam laporan statistiknya UNMIK menyatakan bahwa sekitar 16.000 pengungsi telah kembali ke Kosovo. Proses tersebut berlangsung berkat usaha-usaha yang difasilitasi oleh UNMIK, UNHCR, badan-badan internasional maupun lsm setempat. Sebanyak 44% diantaranya adalah dari etnis Serbia. UNMIK memperkirakan masih terdapat sekitar 220.000 pengungsi yang masih bertahan di Serbia dan Montenegro dan kebanyakan masih menunggu situasi terakhir Kosovo apakah memungkinkan mereka untuk kembali ke Kosovo.