Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian (1)

Masalah Kosovo pada tahun-tahun belakangan ini sempat mendominasi pemberitaan, terlebih lagi menjelang penentuan status akhir Kosovo yang akan di bahas dalam Dewan Keamanan PBB. Untuk lebih mengenal permasalahannya, saya akan mencoba membuat satu seri tulisan mengenai masalah ini dengan judul Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian. Semoga seri tulisan ini bisa memberikan gambaran bagaimana konflik sesungguhnya yang terjadi di lapangan karena dimensi permasalahannya saat ini sudah mulai meluas dari hanya sekedar masalah separatisme melebar dan dikait-kaitkan oleh sekelompok golongan menjadi sentimen keagamaan. Masalah ini menjadi sedemikian penting mengingat saat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sekaligus merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang strategis tersebut, Indonesia bisa memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi pemecahannya dengan prinsip politik bebas aktifnya - tentunya posisi Indonesia harus juga bisa mencerminkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sekilas Akar Konflik

Kosovo sebuah propinsi yang dibentuk pada tahun 1945 sebagai daerah otonom dalam wilayah Republik Serbia yang merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Dalam konstitusi tahun 1974, pemerintahan otonomi Kosovo memperoleh peningkatan status dengan diperbolehkannya memiliki seorang Presiden dan Perdana Menteri serta duduk dalam Presidensi Federal Yugoslavia, dengan posisi ini secara de facto Kosovo merupakan Republik Sosialis dalam Federasi Yugoslavia akan tetapi kenyataanya Kosovo tetap merupakan propinsi otonom dalam Republik Sosialis Serbia.

Pada era tahun 1970-an dengan komposisi etnis yang makin tidak berimbang antara etnis Albania dan etnis Serbia, gerakan nasionalis etnis Albania menuntut pengakuan Kosovo sebagai salah satu Republik dalam Federasi Yugoslavia, disamping itu terdapat pula tuntutan kemerdekaan dari gerakan nasionalis etnis Albania yang lebih radikal. Solusi yang diberikan pemerintah Federal Yugoslavia saat itu hanya bersifat temporer untuk membendung gerakan-gerakan ini. Dengan semakin tidak berimbangnya komposisi etnis (etnis Albania dari 65% menjadi lebih dari 80% sedang etnis Serbia turun dari 25% menjadi hanya 10% dari total populasi), tuntutan untuk pengakuan Kosovo menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia makin gencar muncul dari etnis Albania. Pada bulan Maret 1981 mahasiswa dari etnis Albania melancarkan demonstrasi menuntut Kosovo disahkan menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia, protes ini berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan 20.000 orang di 6 kota di Kosovo. Sepanjang tahun 1980-an kerusuhan bermotif etnis disertai dengan tindak kekerasan terhadap etnis Serbia dan Pemerintah Federasi Yugoslavia terus berlanjut, akibatnya etnis Serbia meminta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi etnis yang terjadi di Kosovo.

Suara-suara agar pemerintah federal untuk segera bertindak mengatasi masalah di Kosovo mulai bermunculan dari etnis Serbia.


....... tunggu seri berikutnya