Pembicaraan Status Kosovo kemungkinan tertunda

Melihat kondisi politik di Serbia yang masih belum menentu, kemungkinan besar akan terjadi penundaan pembicaraan masalah status Kosovo sampai terbentuknya pemerintahan yang baru di Serbia. Setelah melakukan pertemuan konsultasi dengan para pemimpin partai di parlemen, Presiden Tadic mengumumkan akan melakukan perjalanan ke Wina pada tanggal 13 Februari untuk mengadakan pembicaraan dengan anggota Contact Group. Salah satu poin yang akan disampaikan adalah menginginkan penundaan pembicaraan masalah Kosovo sampai minimal terbentuknya parlemen yang baru.

Di lain pihak, Ahtisaari dengan dukungan US dan Inggris tampaknya akan tetap melaksanakan rencananya sesuai dengan proposalnya.

"If somebody ask for more time, I ask them : 'Will it make any difference to your views?' I don't thin giving more time will make much difference".

Meskipun demikian kemungkinan besar tetap akan terjadi penundaan pembicaraan mengenai status akhir Kosovo setidaknya sampai parlemen Serbia terbentuk. Beograd sangat berkepentingan untuk menunda pembicaraan ini karena pemerintahan yang ada sekarang dalam kondisi "demissioner" setelah pengumuman hasil pemilu parlemen tanggal 25 Januari kemarin. Posisi Rusia kelihatannya mendukung penundaan sementara pembicaraan masalah ini.

Status Kosovo : Pertemuan Contact Group di Wina membahas Proposal Ahtisaari

Hari ini Contact Group mengadakan pertemuan untuk membahas proposal UN Special Envoy Martti Ahtisaari di Wina. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup dan tidak akan ada press conference untuk menjelaskan isi proposal tersebut sampai proposal Ahtisaari dipresentasikan kepada para pihak (Beograd dan Pristina). Spekulasi yang berkembang seperti sudah saya tulis dalam entry sebelumnya, bentuk-bentuk kemerdekaan seperti bergabung dengan lenbaga-lembaga internasional (PBB, IMF dan World Bank) akan diberikan kepada Kosovo meskipun bukan kemerdekaan penuh. Beberapa sumber memastikan bahwa proposal tersebut memuat text bahwa kedaulatan Kosovo tidak akan berada di tangan Serbia, otonomi yang luas akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo. Disebutkan pula bahwa Kosovo juga akan berbagi properti dan hutang dari warisan Federasi Yugoslavia dan Serbia. Dual kewarganegaraan juga akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo.

Skenario penyelesaian yang akan diambil kemungkinan besar akan mengadopsi skenario yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Bosnia Herzegovina (BiH), dimana etnis Serbia mempunyai kedaulatan atas enklave yang mereka diami di Republika Srpska. Etnis Serbia mempunyai pemerintahan dan polisi sendiri di Republika Srpska, dan tergabung dalam pemerintahan BiH. Entitas internasional juga akan tetap bercokol di Kosovo seperti NATO dan EU bercokol di Bosnia.

Penyelesaian masalah Kosovo yang dipaksakan secara unilateral dengan memberikan kemerdekaan kepada etnis Albania didasarkan pada jumlah etnis yang lebih besar daripada etnis lainnya, akan memberikan efek bola salju atau darah segar bagi etnis-etnis lain dibelahan dunia manapun yang sedang menghadapi masalah separatisme. Masalah Kosovo menurut pengamatan pribadi merupakan masalah kepentingan negara-negara besar demi kepentingan nasionalnya mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi dan masalah ini merupakan masalah lanjutan ketika skenario memecah belah Yugoslavia dilakukan.

Ketika solusi yang dipakai adalah solusi unilateral yang dipaksakan maka thesis saya mendapatkan justifikasi, mudah-mudahan solusi yang akan diberikan bisa memuaskan dua belah pihak yang sedang bertikai - dan lebih baik menurut saya melupakan pertikaian yang ada dan hidup berdampingan secara damai membangun daerah tersebut ketimbang bertikai terus pada akhirnya rakyat sipil juga yang akan jadi korbannya.