Status Kosovo : Perundingan Tanpa Kesepakatan

Seperti sudah diduga sebelumnya perundingan di Wina yang difasilitasi Martti Ahtisaari berakhir (02/03/2007) tanpa kesepakatan dan kompromi. Posisi masing-masing pihak masih tetap sama seperti sebelumnya. Ahtisaari dan koleganya akan melakukan review menyeluruh terhadap jalannya perundingan dan kemudian akan melakukan penyesuaian terhadap proposalnya. Perundingan selanjutnya dijadwalkan pada tanggal 10 Maret 2007 di Wina, perundingan ini merupakan kesempatan terakhir para pihak untuk mencapai kompromi sebelum Ahtisaari menyampaikan proposal finalnya ke DK PBB.

Bayang-bayang kegagalan perundingan tahap selanjutnya masih tetap ada mengingat posisi dasar para pihak masih tetap sama. Presiden Tadic pada suatu kesempatan di Blace, NIS menyatakan bahwa :

"We reject Kosovo’s independence, not only because it jeopardizes our country’s integrity, but also because we are convinced such legal and political precedents can cause instability throughout the region.

It is with this conviction that we participate in the Vienna talks. We are doing absolutely everything we can to defend Serbia’s integrity, and that remains the most important task ahead of us today. Challenges and difficulties in the future Kosovo status talks call for different ways and means of defending our integrity.

Unfortunately, there is no doubt the final decision on Kosovo’s future status does not lie with Serbia and its institutions. The issue has been internationalized all the way to the UN Security Council level, and that is something every citizen must be aware of."

Menurut B92, status akhir akan dibicarakan di Dewan Keamanan PBB pada bulan April 2007 ketika presidensi DK PBB dipegang oleh Inggris. Melihat penjadwalan ini, terkesan bahwa Inggris ingin status Kosovo bisa diselesaikan pada masa presidensinya sehingga upaya-upaya Kosovo menuju kemerdekaan dapat mulus meskipun hadangan veto dari Russia maupun China masih tetap ada.

Hanya untuk catatan pribadi saja, ketika masalah dalam negeri suatu negara sudah masuk dalam pembahasan secara multilateral (di-internasionalisasi) maka kemungkinan negara tersebut untuk lepas dari campur tangan asing akan sangat sulit. Demikian juga Indonesia ketika menyelesaikan masalah separatisme di Aceh melalui fasilitasi Martti Ahtisaari dan organisasinya yang kemudian diambil alih oleh Uni Eropa cq AMM kemudian sekarang ada Interpeace, sangat sulit untuk melepaskan diri dari campur tangan mereka meskipun bentuk organisasinya berubah. Presiden Tadic menyadari masalah ini, ketika Kosovo sudah menjadi masalah internasional maka kepentingan Serbia akan terabaikan yang ada adalah kepentingan negara-negara besar yang terlibat didalamnya.

Status Kosovo : Perundingan dan Ketegangan Baru di Kosovo

Babak baru perundingan mengenai status akhir Kosovo di mulai hari ini di Wina. Para pihak yang bertikai difasilitasi oleh UN Special Envoy Martti Ahtisaari sekali lagi akan melakukan perundingan untuk membicarakan hal-hal teknis mengenai status akhir Kosovo. Perundingan kali ini masih tetap dibayang-bayangi kegagalan mengingat posisi dasar para pihak masih tetap sama dan belum ada kompromi diantara kedua belah pihak. Ketegangan dan gelombang kekerasan yang saat ini terjadi di Pristina juga membayangi perundingan ini.

Setelah 10 hari yang lalu terjadi demonstrasi yang merenggut nyawa 2 orang etnis Albania pro penentuan nasib sendiri pimpinan Albin Kurti, Kosovo Liberation Army (KLA) dalam email yang disebarkannya ke media massa menyatakan bertanggung jawab atas peledakan kendaraan UN di Pristina 2 hari yang lalu. Kejadian-kejadian tersebut menandai gelombang kekerasan baru yang mungkin akan terjadi di Kosovo di masa mendatang.

Kosovo Albanian Movement Self-Determination (Vetevendosja) pimpinan Albin Kurti menyatakan akan melakukan demonstrasi kembali pada awal Maret mendatang. Kelompok ini menolak dilakukannya negosiasi dan menginginkan pernyataan kemerdekaan segera dilaksanakan untuk Kosovo.

Dengan kondisi para pihak yang masih tetap bersikukuh dengan posisi masing-masing, bisa dipastikan bahwa serangkaian perundingan yang akan dilakukan di Wina akan menemui kegagalan. Status akhir Kosovo pada akhirnya akan berada di tangan Dewan Keamanan PBB. Di DK PBB sendiri pembahasan mengenai status Kosovo diperkirakan akan berjalan sangat alot mengingat Russia mempunyai pendirian bahwa penentuan status akhir Kosovo harus mendengarkan kepentingan pihak-pihak yang bertikai khususnya Beograd dan proposal Ahtisaari hanya merupakan landasan berpijak untuk perundingan selanjutnya bukan proposal final untuk status akhir Kosovo. Di lain pihak, Amerika dan sekutunya menginginkan penentuan status akhir Kosovo segera dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Martti Ahtisaaari.

Dalam konteks konflik yang terjadi di Kosovo, permainan negara-negara besarlah yang akan menentukan status akhir Kosovo tanpa melihat bahwa yang dirugikan disini adalah penduduk sipil baik itu etnis Serbia maupun etnis Albania. Penyelesaian akhir nantinya hanya akan menguntungkan negara-negara besar saja karena konflik ini sebenarnya merupakan konflik kepentingan antar negara-negara besar.

photo courtesy to FoNet

Ahtisaari : status Kosovo ditangan Dewan Keamanan PBB

Ahtisaari dalam konferensi pers setelah bertemu dengan Presiden Boris Tadic mengatakan bahwa beliau telah mempresentasikan proposalnya kepada Presiden Tadic dan juga mengungkapkan rencana-rencana selanjutnya berdasarkan proposalnya tersebut. Presiden Tadic dalam tanggapannya menyatakan kembali posisi Serbia. Lebih lanjut Ahtisaari menyatakan bahwa tujuan dari proposal ini adalah memberikan landasan yang kuat bagi penentuan masa depan Kosovo yang stabil dan aman.

Ketika disinggung tentang kemerdekaan Kosovo, Ahtisaari menolak untuk membahas masalah ini sampai proposal final akan diberikan kepada Dewan Keamanan PBB. Ahtisaari menyatakan bahwa :

"It is up to the Security Council to decide on the final status. This is just a draft. In a world in which we live I believe it is the politicians’ responsibility to protect their citizens, and if they don’t, then it is up to the international community. That is also one of the principles, not only the respect of sovereignty. I am not a jurist, but I work with them and I am used to their arguments. We need to look at how similar issues were solved in the past".

Ditegaskan pula bahwa proposal ini merupakan sebuah kompromi dan Ahtisaari siap menerima masukan yang konstruktif demi terciptanya perdamaian, perlindungan minoritas dan warisan budaya yang ada di Kosovo. Proposal ini bukan merupakan proposal akhir penentuan status Kosovo tapi hanya merupakan draft yang masih harus dikonsultasikan kepada kedua belah pihak yang bertikai.

Sampai sejauh ini Pristina masih dalam keadaan tenang menanggapi proposal Ahtisaari, meskipun tidak tertulis pernyataan kemerdekaan. Namun demikian bentuk-bentuk kemerdekaan yang akan diberikan kepada Kosovo kemungkinan besar telah sedikit memuaskan pihak Pristina. Pristina menganggap hal ini hanya merupakan jalan antara menuju kemerdekaan sesungguhnya.

Kehadiran Ahtisaari di Beograd juga tidak luput dari demonstrasi. Demonstrasi digelar oleh asosiasi warga Serbia di Kosovo yang kehilangan keluarganya karena diculik. Menurut mereka kurang lebih 2500 etnis Serbia telah diculik dan dibunuh. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari KLA, NATO, KFOR dan UNMIK.

Photograph courtesy to FoNet