Kebijakan TI : Indonesia vs Serbia

Lagi-lagi hari ini saya terhenyak dengan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Serbia. Satu lagi bukti bahwa meskipun masih carut marut selepas dari embargo dan kondisi politik dalam negeri yang masih belum begitu stabil, pemerintah Serbia masih mampu berpikir jernih dalam menentukan kebijakan IT-nya. Tanggal 15 Januari 2007 ini Pemerintah Serbia akan menandatangani Letter of Intent dengan RedHat Corporation salah satu pengembang distro Linux (software open source). Coba bandingkan dengan Pemerintah kita, alih-alih mendukung program IGOS (Indonesia Goes to Open Source) eh malah melakukan penandatanganan MoU dengan Microsoft yang akan mengurangi anggaran kita kurang lebih US$ 145 juta untuk membayar lisensi Windows sebanyak 35.396 dan Microsoft Office sebanyak 177.480. Ironisnya program IGOS itu sendiri merupakan gawenya Pemerintah, misalnya anggaran yang untuk membeli lisensi diambil US$ 45 juta saja untuk mendukung IGOS tentunya beberapa tahun kedepan kita sudah bisa beralih ke software open source dengan smooth.

Ironisnya lagi, alasan yang dikemukakan oleh Meneg Kominfo dihadapan Komisi I DPR adalah "Kalau hari ini komputer Pemerintah semuanya di-install Open Source maka aktivitas pemerintahan tidak akan jalan" (sumber detik.com tanggal 15 Januari 2007) rinciannya :

1. Komputer pemerintah perlu di upgrade sebelum pindah ke open source.
2. Kemampuan sumber daya manusia belum memadai.
3. Soal dukungan driver bagi berbagai perangkat pendukung komputer (contoh : driver printer).

Mungkin kalau alasan itu dikemukakan didepan orang-orang yang awam komputer atau anak kecil akan bisa diterima tetapi kalau disampaikan didepan praktisi komputer pastinya langsung banyak suara interupsi disana-sini. Kenapa bisa saya katakan begitu karena argumentasi yang disampaikan oleh Meneg Kominfo dengan mudah dapat dipatahkan :

• argumentasi 1 - justru dengan Linux kita masih bisa memanfaatkan komputer-komputer lama kelas Pentium II dan III sebaliknya kita tidak akan bisa menggunakan Windows XP di Pentium II (CMIIW).
• argumentasi 2 - IGOS sudah dicanangkan sejak tanggal 30 Juni 2004 yang nota bene sudah 2 tahun lebih, kalau memang Pemerintah punya goodwill tentunya program-program pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan menuju software open source telah dilakukannya selama kurun waktu tersebut. Mosok kurun waktu 2 tahun tidak cukup untuk melatih pegawai negeri kita, yang saya amati dan alami adalah para pegawai negeri kita tidak pernah mendapatkan pelatihan itu karena memang program IGOS setengah hati didukung oleh Pemerintah kita.
• argumentasi 3 - dukungan driver akan mudah kita cari kalau kita mau sedikit bersusah payah mencarinya di komunitas open source yang bertebaran di dunia maya - intinya kita mau sedikit usaha.

kalau memang alasannya untuk mengurangi pembajakan di instansi Pemerintah saya setuju tapi kalau 3 alasan tadi yang dikemukakan 100% saya tidak setuju - bolehlah kita membeli lisensi tapi kan tidak harus semua komputer pemerintah menggunakan produk Microsoft. Asal ada goodwill dan dukungan dari petinggi Republik ini tentunya IGOS akan dengan mudah diterapkan. Langkah awalnya bisa hanya digunakan di server milik pemerintah kita sambil melakukan edukasi kepada PNS dan dengan biaya yang sebesar itu untuk membeli lisensi kalau dialihkan untuk program IGOS saya yakin tidak lama kita bisa beralih ke software open source.

Kegamangan proses migrasi ke produk open source biasanya disebabkan oleh kegamangan SDM untuk beralih karena malas untuk belajar, apakah karena kemalasan ini terus kita tidak mau berubah? apakah karena kemalasan ini terus kepentingan nasional kita yang lebih besar kita korbankan? jawabannya ya ada pada diri kita sendiri - mau tidak kita untuk berubah, setiap perubahan pasti ada ongkosnya - jer basuki mawa bea.