Status Kosovo : NATO mendukung proposal Ahtisaari

“NATO-KFOR will play its part through and beyond the status process,”
said NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.

NATO secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu mendukung penuh proposal Ahtisaari untuk penentuan status Kosovo dalam kerangka PBB. NATO beranggapan bahwa penundaan penyelesaian status Kosovo akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Balkan (dikutip dari pernyataan James Appathurai - Juru Bicara NATO). Dengan posisi tersebut, anggapan bahwa US dan EU mendukung opsi kemerdekaan bagi Kosovo sedikit banyak terbukti. Namun demikian, ada beberapa negara anggota EU yang menolak meningat opsi ini bisa menjadi trigger tuntutan kemerdekaan dari kaum separatis di berbagai belahan dunia lainnya.

Beberapa pihak memang mengharapkan proposal Ahtisaari memuat opsi kemerdekaan bagi Kosovo. Beograd secara tegas sudah menyatakan bahwa Kosovo harus tetap menjadi wilayah administratif Serbia, sedang etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo menginginkan Kosovo lepas dari Serbia. Di pihak lain, etnis Serbia yang merupakan minoritas menolak opsi kemerdekaan. Posisi Serbia yang semakin terhimpit tersebut hanya bisa tertolong apabila proposal Ahtisaari "memuat opsi kemerdekaan" dibahas di DK PBB di veto oleh Russia. Russia secara tegas sudah menyatakan bahwa akan memveto resolusi DK PBB apabila resolusi tersebut tidak bisa diterima oleh pihak Beograd.

Apabila proposal penyelesaian ini akan dipaksakan dengan opsi kemerdekaan, dikhawatirkan gelombang kekerasan baru akan terjadi di Kosovo. NATO sudah memperhitungkan hal ini, saat ini sudah tergelar sekitar 16.000 pasukan NATO di Kosovo. Apabila dirasakan kurang untuk meredam aksi kekerasan yang mungkin timbul, NATO bisa mengirimkan pasukannya yang berada di Bosnia. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya perjanjian dengan pihak Serbia yang mengijinkan NATO menggunakan wilayah Serbia untuk pergerakan pasukannya. Satu poin yang mengikat Beograd tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pergerakan pasukan NATO, poin berikutnya adalah dengan bergabungnya Serbia dalam program PfP (Partnership for Peace) maka sedikit banyak kekuatan tentara Serbia dilucuti karena program tersebut mensyaratkan pengurangan jumlah personil tentara Serbia disesuaikan dengan standar NATO.

Apapun status akhir Kosovo, kehadiran NATO dan lembaga-lembaga internasional lainnya akan tetap diperlukan untuk memelihara kestabilan kawasan tersebut.