Status Kosovo : PM Kostunica menolak bertemu Ahtisaari

PM Serbia Vojislav Kostunica menolak untuk bertemu dengan Ahtisaari pada tanggal 2 Februari 2007 untuk membicarakan proposal status Kosovo. PM Kostunica beralasan dengan diumumkannya secara resmi hasil pemilu pada tanggal 25 Januari 2007 maka pemerintahan Serbia berada pada kondisi demissioner dan tidak bisa membuat keputusan penting. Beberapa kalangan menduga sikap PM Kostunica juga didasarkan pada pernyataan Russia yang menginginkan pembicaraan status Kosovo menunggu pemerintahan baru Serbia terbentuk.

Para politikus Serbia kelihatannya tidak ingin apabila Kosovo merdeka terjadi ketika mereka berkuasa. Maka pembeberan proposal Ahtisaari saat ini diyakini akan semakin mempersulit pembentukan pemerintahan baru Serbia. Posisi Russia yang menginginkan penundaan pembahasan proposal Ahtisaari sampai pemerintahan baru Serbia terbentuk, mendapat tentangan dari US, Inggris, Jerman, Italia dan Perancis. Kelompok negara barat ini menghendaki pembicaraan status Kosovo tetap berjalan sesuai rencana/proposal yang digagas oleh Ahtisaari.

Pembahasan status Kosovo kiranya akan semakin sulit ketika pemerintahan baru Serbia belum terbentuk. Kondisi ini kemungkinan besar akan mendorong negara-negara barat untuk memaksakan penyelesaian status Kosovo dengan cara unilateral.

Status Kosovo : NATO mendukung proposal Ahtisaari

“NATO-KFOR will play its part through and beyond the status process,”
said NATO Secretary General Jaap de Hoop Scheffer.

NATO secara tegas menyatakan bahwa organisasi itu mendukung penuh proposal Ahtisaari untuk penentuan status Kosovo dalam kerangka PBB. NATO beranggapan bahwa penundaan penyelesaian status Kosovo akan menyebabkan ketidakstabilan di kawasan Balkan (dikutip dari pernyataan James Appathurai - Juru Bicara NATO). Dengan posisi tersebut, anggapan bahwa US dan EU mendukung opsi kemerdekaan bagi Kosovo sedikit banyak terbukti. Namun demikian, ada beberapa negara anggota EU yang menolak meningat opsi ini bisa menjadi trigger tuntutan kemerdekaan dari kaum separatis di berbagai belahan dunia lainnya.

Beberapa pihak memang mengharapkan proposal Ahtisaari memuat opsi kemerdekaan bagi Kosovo. Beograd secara tegas sudah menyatakan bahwa Kosovo harus tetap menjadi wilayah administratif Serbia, sedang etnis Albania yang merupakan mayoritas di Kosovo menginginkan Kosovo lepas dari Serbia. Di pihak lain, etnis Serbia yang merupakan minoritas menolak opsi kemerdekaan. Posisi Serbia yang semakin terhimpit tersebut hanya bisa tertolong apabila proposal Ahtisaari "memuat opsi kemerdekaan" dibahas di DK PBB di veto oleh Russia. Russia secara tegas sudah menyatakan bahwa akan memveto resolusi DK PBB apabila resolusi tersebut tidak bisa diterima oleh pihak Beograd.

Apabila proposal penyelesaian ini akan dipaksakan dengan opsi kemerdekaan, dikhawatirkan gelombang kekerasan baru akan terjadi di Kosovo. NATO sudah memperhitungkan hal ini, saat ini sudah tergelar sekitar 16.000 pasukan NATO di Kosovo. Apabila dirasakan kurang untuk meredam aksi kekerasan yang mungkin timbul, NATO bisa mengirimkan pasukannya yang berada di Bosnia. Hal ini dimungkinkan mengingat adanya perjanjian dengan pihak Serbia yang mengijinkan NATO menggunakan wilayah Serbia untuk pergerakan pasukannya. Satu poin yang mengikat Beograd tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pergerakan pasukan NATO, poin berikutnya adalah dengan bergabungnya Serbia dalam program PfP (Partnership for Peace) maka sedikit banyak kekuatan tentara Serbia dilucuti karena program tersebut mensyaratkan pengurangan jumlah personil tentara Serbia disesuaikan dengan standar NATO.

Apapun status akhir Kosovo, kehadiran NATO dan lembaga-lembaga internasional lainnya akan tetap diperlukan untuk memelihara kestabilan kawasan tersebut.

Status Kosovo : Pertemuan Contact Group di Wina membahas Proposal Ahtisaari

Hari ini Contact Group mengadakan pertemuan untuk membahas proposal UN Special Envoy Martti Ahtisaari di Wina. Pertemuan ini merupakan pertemuan tertutup dan tidak akan ada press conference untuk menjelaskan isi proposal tersebut sampai proposal Ahtisaari dipresentasikan kepada para pihak (Beograd dan Pristina). Spekulasi yang berkembang seperti sudah saya tulis dalam entry sebelumnya, bentuk-bentuk kemerdekaan seperti bergabung dengan lenbaga-lembaga internasional (PBB, IMF dan World Bank) akan diberikan kepada Kosovo meskipun bukan kemerdekaan penuh. Beberapa sumber memastikan bahwa proposal tersebut memuat text bahwa kedaulatan Kosovo tidak akan berada di tangan Serbia, otonomi yang luas akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo. Disebutkan pula bahwa Kosovo juga akan berbagi properti dan hutang dari warisan Federasi Yugoslavia dan Serbia. Dual kewarganegaraan juga akan diberikan kepada etnis Serbia di Kosovo.

Skenario penyelesaian yang akan diambil kemungkinan besar akan mengadopsi skenario yang digunakan untuk menyelesaikan konflik di Bosnia Herzegovina (BiH), dimana etnis Serbia mempunyai kedaulatan atas enklave yang mereka diami di Republika Srpska. Etnis Serbia mempunyai pemerintahan dan polisi sendiri di Republika Srpska, dan tergabung dalam pemerintahan BiH. Entitas internasional juga akan tetap bercokol di Kosovo seperti NATO dan EU bercokol di Bosnia.

Penyelesaian masalah Kosovo yang dipaksakan secara unilateral dengan memberikan kemerdekaan kepada etnis Albania didasarkan pada jumlah etnis yang lebih besar daripada etnis lainnya, akan memberikan efek bola salju atau darah segar bagi etnis-etnis lain dibelahan dunia manapun yang sedang menghadapi masalah separatisme. Masalah Kosovo menurut pengamatan pribadi merupakan masalah kepentingan negara-negara besar demi kepentingan nasionalnya mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia dan demokrasi dan masalah ini merupakan masalah lanjutan ketika skenario memecah belah Yugoslavia dilakukan.

Ketika solusi yang dipakai adalah solusi unilateral yang dipaksakan maka thesis saya mendapatkan justifikasi, mudah-mudahan solusi yang akan diberikan bisa memuaskan dua belah pihak yang sedang bertikai - dan lebih baik menurut saya melupakan pertikaian yang ada dan hidup berdampingan secara damai membangun daerah tersebut ketimbang bertikai terus pada akhirnya rakyat sipil juga yang akan jadi korbannya.

Status Kosovo : "Independence" dihapus dari text resolusi PACE

Paragraph yang menyatakan "that only independence for Kosovo can ensure stability in the region" dihapus dari text resolusi tentang Kosovo yang diadopsi dalam sidang Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE). Resolusi ini ditetapkan dengan mekanisme voting, 99 suara mendukung dihilangkannya text tsb, 36 menolak dan 14 suara abstain. Dilain pihak, text "that all interested parties in the region are obliged not to demand the alteration of borders and to accept current Kosovo borders as per permanent" juga dihapuskan. Tentunya dengan kondisi ini peluang-peluang para pihak yang bertikai untuk tetap berpendirian pada posisi masing-masing tetap masih ada.

Penghapusan kata-kata kemerdekaan pada resolusi tersebut merupakan keberhasilan delegasi Beograd, namun banyak pihak menduga ini merupakan hasil campur tangan Russia. Russia sangat berkepentingan dalam masalah ini, posisi geopolitis yang sangat strategis dari Kosovo dan semakin besarnya pengaruh Amerika Serikat di sekitar Laut Hitam akan membuat Russia sedikit cawe-cawe dalam setiap usaha penyelesaian status akhir Kosovo.