Status Kosovo : Spekulasi Proposal Martti Ahtisaari

Dari pantauan media massa, UN Special Envoy Martti Ahtisaari telah menyelesaikan proposal mengenai penentuan status Kosovo dan akan mempresentasikan proposal tersebut didepan anggota Contact Group pada hari Jum'at, 26 Januari 2006 kemudian proposal ini akan disosialisasikan ke para pihak (Beograd dan Pristina) pada tanggal 2 Februari 2007. Spekulasi yang berkembang luas bahwa akan terdapat rekomendasi untuk memberikan beberapa bentuk kemerdekaan kepada Kosovo meskipun tidak secara tegas merekomendasikan kemerdekaan penuh.

Ahtisaari dalam pidatonya di depan Sidang Parlemen Dewan Eropa, mengatakan bahwa proposal ini fair dan berimbang memenuhi keinginan semua pihak. Ahtisaari menekankan bahwa inti dari proposalnya adalah perlindungan terhadap hak-hak minoritas di Kosovo dan menyatakan bahwa lembaga-lembaga internasional akan tetap beroperasi di Kosovo. Namun demikian dari beberapa sumber yang tidak mau disebutkan, mengatakan bahwa dalam proposal tersebut disebutkan bahwa Kosovo akan diberikan hak untuk bergabung ke lembaga-lembaga internasional seperti PBB, IMF dan Bank Dunia. Dengan bergabungnya ke dalam lembaga-lembaga internasional, secara de facto sama saja Kosovo telah memperoleh kemerdekaannya tinggal kemudian dicari jalan utk memastikannya secara de jure. Delegasi Beograd yang mengikuti sidang parlemen Dewan Eropa melakukan lobby-lobby yang sangat intensif untuk menghilangkan kata-kata kemerdekaan dalam rekomendasi pada pembahasan di Policy Committee sidang Parlemen Eropa hari sebelumnya.

Dari beberapa berita yang beredar, status kemerdekaan apapun bentuknya apakah kemerdekaan penuh atau kemerdekaan yang bersyarat akan menjadi kenyataan karena bentuk-bentuk ini datang dari negara-negara yang mempunyai kekuatan besar, Beograd di satu sisi hanya bisa bergantung kepada Russia dan China yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan PBB apabila Resolusi 1244 akan diganti dengan yang baru yang berisi bentuk-bentuk kemerdekaan buat Kosovo.

(Martti Ahtisaari picture courtessy to FoNet)

Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian (1)

Masalah Kosovo pada tahun-tahun belakangan ini sempat mendominasi pemberitaan, terlebih lagi menjelang penentuan status akhir Kosovo yang akan di bahas dalam Dewan Keamanan PBB. Untuk lebih mengenal permasalahannya, saya akan mencoba membuat satu seri tulisan mengenai masalah ini dengan judul Kosovo : Jalan Penuh Bara Menuju Perdamaian. Semoga seri tulisan ini bisa memberikan gambaran bagaimana konflik sesungguhnya yang terjadi di lapangan karena dimensi permasalahannya saat ini sudah mulai meluas dari hanya sekedar masalah separatisme melebar dan dikait-kaitkan oleh sekelompok golongan menjadi sentimen keagamaan. Masalah ini menjadi sedemikian penting mengingat saat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap DK PBB sekaligus merupakan negara muslim terbesar di dunia. Dengan posisi yang strategis tersebut, Indonesia bisa memainkan peranan yang sangat penting dalam memberikan solusi pemecahannya dengan prinsip politik bebas aktifnya - tentunya posisi Indonesia harus juga bisa mencerminkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Sekilas Akar Konflik

Kosovo sebuah propinsi yang dibentuk pada tahun 1945 sebagai daerah otonom dalam wilayah Republik Serbia yang merupakan bagian dari Republik Federal Yugoslavia mempunyai sejarah konflik yang sangat panjang. Dalam konstitusi tahun 1974, pemerintahan otonomi Kosovo memperoleh peningkatan status dengan diperbolehkannya memiliki seorang Presiden dan Perdana Menteri serta duduk dalam Presidensi Federal Yugoslavia, dengan posisi ini secara de facto Kosovo merupakan Republik Sosialis dalam Federasi Yugoslavia akan tetapi kenyataanya Kosovo tetap merupakan propinsi otonom dalam Republik Sosialis Serbia.

Pada era tahun 1970-an dengan komposisi etnis yang makin tidak berimbang antara etnis Albania dan etnis Serbia, gerakan nasionalis etnis Albania menuntut pengakuan Kosovo sebagai salah satu Republik dalam Federasi Yugoslavia, disamping itu terdapat pula tuntutan kemerdekaan dari gerakan nasionalis etnis Albania yang lebih radikal. Solusi yang diberikan pemerintah Federal Yugoslavia saat itu hanya bersifat temporer untuk membendung gerakan-gerakan ini. Dengan semakin tidak berimbangnya komposisi etnis (etnis Albania dari 65% menjadi lebih dari 80% sedang etnis Serbia turun dari 25% menjadi hanya 10% dari total populasi), tuntutan untuk pengakuan Kosovo menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia makin gencar muncul dari etnis Albania. Pada bulan Maret 1981 mahasiswa dari etnis Albania melancarkan demonstrasi menuntut Kosovo disahkan menjadi republik dalam Federasi Yugoslavia, protes ini berkembang menjadi kerusuhan yang melibatkan 20.000 orang di 6 kota di Kosovo. Sepanjang tahun 1980-an kerusuhan bermotif etnis disertai dengan tindak kekerasan terhadap etnis Serbia dan Pemerintah Federasi Yugoslavia terus berlanjut, akibatnya etnis Serbia meminta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi etnis yang terjadi di Kosovo.

Suara-suara agar pemerintah federal untuk segera bertindak mengatasi masalah di Kosovo mulai bermunculan dari etnis Serbia.


....... tunggu seri berikutnya

Hasil Pemilu Serbia

Seperti sudah diduga sebelumnya, Serb Radical Party (SRS) mendominasi perolehan suara. Dengan perolehan suara sebesar 28,32% SRS berhak untuk menduduki 81 kursi di parlemen, disusul kemudian oleh Democratic Party (DS) - 22,67% (65 kursi), Democratic Party of Serbia (DSS-NS) - 16,38% (47 kursi), G17 plus - 6,79% (19 kursi), Socialist Party (SPS) - 5,64% (16 kursi) dan koalisi LDP-GSS-SDU-LSV 5,33% (15 kursi).

courtesy to http://www.b92.net

Meskipun medominasi parlemen, SRS tidak dapat membentuk pemerintahan baru kecuali bisa menemukan partner yang bisa mendapat suara mayoritas di parlemen. Kondisi ini hampir sama dengan kondisi pada pemilu sebelumnya. Kemungkinan besar akan terjadi koalisi antara DS, DSS dan G17 untuk dapat membentuk pemerintahan baru, koalisi ini juga "kelihatannya" mendapat dukungan dari negara-negara barat.

DSS akan menjadi faktor yang sangat signifikan dalam proses pembentukan pemerintahan koalisi - posisi yang ditengah antara SRS dan DS menjadikan DSS sebagai salah satu faktor penentu/kunci. Namun demikian, keregangan yang terjadi antara Kostunica (DSS - PM Serbia) dan Boris Tadic (DS - Presiden Serbia) bisa mengakibatkan proses pembentukan pemerintahan koalisi sedikit molor dan tekanan EU + negara-negara barat akan menjadi sangat berarti dalam proses pembentukannya. EU dan negara-negara barat sangat berkepentingan agar pemerintahan dikuasai oleh kelompok demokrat, mengingat kelompok ini lebih condong dan mau diajak "kerjasama" dibandingkan dengan kelompok radikal.

Pemilu Serbia Memasuki Masa Tenang

Hari-hari terakhir ini di Beograd dan kota-kota lain di Republik Serbia diwarnai dengan hiruk pikuk kampanye pemilihan anggota parlemen dan hari Kamis, 18 januari 2007 pukul 24.00 waktu setempat akan memasuki masa tenang sampai hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 pukul 20.00 waktu setempat. Pemilu pemilihan anggota parlemen akan diselenggarakan pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2007 pukul 07.00 s/d 20.00 waktu setempat. Jumlah pemilih yang terdaftar secara resmi sebanyak 6,652,105 seperti yang dilansir oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Serbia. Pemilihan anggota parlemen ini akan diikuti kurang lebih 20 partai dan 6 diantaranya merupakan partai minoritas.

Hasil pemilihan anggota parlemen ini sangat ditunggu-tunggu oleh banyak pihak meningat saat ini Republik Serbia sedang menghadapi saat-saat penentuan status akhir Kosovo. Hampir semua partai baik itu kelompok yang pro demokrasi maupun radikal mengusung isu tetap terintegrasinya Kosovo dalam kedaulatan Serbia sebagai topic dalam kampanyenya.

Berdasarkan pengamatan di lapangan maupun analisa beberapa pakar, kelompok radikal kemungkinan besar masih akan tetap mendominasi perolehan suara seperti pemilu sebelumnya meskipun untuk bisa membentuk pemerintahan baru diperlukan koalisi dengan partai lain. Kemenangan ini kemungkinan besar didorong oleh rasa nasionalisme yang sedemikian kuat dikalangan rakyat Serbia yang sudah melihat kecenderungan partai demokratis yang lebih condong ke barat. Bagi sebagian besar rakyat Serbia masih belum pupus dari benak mereka penderitaan akibat embargo selama 10 tahun dan akibat pemboman NATO ketika konflik Kosovo mulai di tahun 1999.

Siapa yang akan memenangkannya kita lihat nanti tanggal 21 Januari 2007.